Kota, KORAN SUMEDANG
Paserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Oneh Siti Hasanah (65 th) memiliki penyakit yang sudah komplikasi, berobat untuk pemeriksaan secara rutin pun sudah biasa dijalani dengan menggunakan kartu BPJS, baik ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang ataupun Rumah Sakit Umum (RSU) Pakuwon. Namun, ketika berobat pada Jumat lalu (19/10), di RSU Pakuwon, kartu BPJS (Oneh) tidak bisa digunakan, alih alih harus menjadi peserta pasien umum.
”Saya jadi bingung sendiri, kenapa ketika ibu saya mau berobat di RSU Pakuwon harus bayar?. Kartu BPJS tidak bisa digunakan ketika masuk ke IGD dengan alasan RSU Pakuwon kondisi pasien tidak gawat tidak darurat, yang artinya tidak terfasilitasi oleh BPJS, ada apa sebenarnya ini?, kok ada aturan yang baru pasien BPJS tidak diberitahukan, kapan sosialisasinya?,” kata Imadudin sebagai putra dari ibu Oneh Siti Hasanah, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (24/10).
Dengan kejadian ini, kata Imadudin, sangat disesalkan, pemberitahuannya kenapa diakhir tidak disaat pendaftaran?. Mungkin kalau disaat pendaftaran, dia (Imadudin) bisa membuat satu keputusan ataupun penjelasan terlebih dahulu, bukan diakhir, lalu di suruh bayar karena pasien pendaftarannya masuk ke umum.
“Bagaimana kalau pasien BPJS yang lain tidak memiliki persiapan keuangan?. Yang kasusnya sama dengan ibu saya, ibu saya menjadi peserta BPJS sudah bertahun-tahun ketika masih memakai nama Askes dan selama itu pun tidak pernah ada kendala atau masalah seperti sekarang, harus membayar Rp 350 ribu dengan dua macam obat, apa yang salah?. Jangan dibikin bodoh dong pasien itu hanya karena sakit dan perlu berobat,” ujarnya.
Imadudin menanyakan, kenapa disaat komplen yang harus menjelaskan BPJS bukan RSU pakuwon?. RSU Pakuwon hanya minta segera dibayar biaya pengobatannya. ”Ibu saya, tiap bulan gajinya itu selalu dipotong secara otomatis oleh BPJS dan sudah berlangsung puluhan tahun, logikanya dikemanakan potongan gaji tersebut?, yang pasien BPJS tahu adalah datang berobat lalu dilayani terus tidak ada lagi pembiayaan karena tiap bulannya sudah membayar,” tanyanya.
Dikatakan Imadudin, pihak RSU Pakuwon dan BPJS Kesehatan Sumedang dipastikan akan memiliki jawaban tersendiri yang tidak mungkin untuk mengalah, yang jelas dirinya sangat dirugikan setiap bulan dipotong gaji untuk Askes yang pada akhirnya tetap saja harus bayar.
“Bisa dimengerti kalau misalkan ada tebusan obat yang obat tersebut tidak ada di layanan BPJS, dan kami bisa menerimnya, tapi inikan beda masalahnya, tiba tiba harus bayar karena ada regulasi aturan yang baru, jelas kami merasa di bokong, kapan sosialisasinya? Kapan mulai diberlakukannya? Ini kan tidak ada, semua secara tiba tiba,” kesalnya.
Sementara, disampaikan oleh pihak RSU Pakuwon, melalui Hubungan Masyarakat (Humas) I’oh Rotiah, bahwa terkait dengan masalah pasien Oneh Siti Hasanah dan putranya Imadudin itu, masalahnya sudah diselesaikan.
“Masalah ibu Oneh siti Hasanah dengan putranya Imadudin itu sudah dikonfirmasikan oleh BPJS Kesehatan Sumedang, masalah ini sebenarnya kurang terpahami oleh pasien. Jadi sebenarnya begini, pada saat pasien masuk ke IGD, itu ada kriteria kegawat daruratan, kriteria ke gawat daruratan itu yang menentukan adalah dokter IGD,” jelasnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (24/10), di ruang kerjanya.
Dijelaskan I’oh, kriteria tersebut mana gawat darurat, mana gawat tidak darurat, mana tidak gawat tidak darurat. Yang tidak gawat tidak darurat otomatis tidak terpasilitasi pasien oleh BPJS dan ini informasi salah satunya.
“Permasalahan ini sudah kami tanggulangi dan sudah disampaikan ke BPJS Kesehatan Sumedang, dan BPJS pun sudah melakukan klarifikasi dengan keluarga pasienya,” katanya.
Disayangkan, ketika ditemui Koran Sumedang Rabu-Kamis (24-25/10) kantor BPJS Kesehatan Sumedang, menurut Satpam BPJS Kesehatan Sumedang, bahwa bagian Humas dan para kabag sedang tidak ada di tempat. “Beliau sedang tugas luar, silahkan datang kembali pada hari Senin (29/10),” ucapnya.**[Dady]