Kota, KORAN SUMEDANG
Seperti diberitakan sebelumnya di Koran ini, terkait dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan salahsatu calon anggota DPR RI asal partai Gerindra M. Agung Anugerah, yang memuat iklan di SKTV Sumedang, telah ditangani Bawaslu Sumedang bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
Dikonfirmasi Koran Sumedang Pelaksana Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Sumedang, Dimas, mengatakan, bahwa tinggal menunggu unsur dari kepolisian terkait dengan kasus tersebut, tanggapannya seperti apa? serta masukan juga seperti apa?.
“Siang ini katanya penyidik kepolisian akan mengirimkan tanggapan dan masukannya. Untuk memberikan satu keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh saudara M. Agung dan SKTV tersebut, tidak bisa dari satu pihak saja, melainkan dari tiga sektor yaitu Kejaksaan Sumedang, Kepolisian dan Bawaslu Sumedang (Gakkumdu),” jelas Dimas, Senin (29/10), di ruang kerjanya.
Dilain tempat, Dikonfirmasi Korsum Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Sumedang, Ridwan, SH, menjelaskan, bahwa dasarnya adalah pasal 492 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
“Sementara, yang dimaksud dengan pasal 276 ayat (2) kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Yang dimaksud dengan huruf f adalah iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan internet, dan yang dimaksud dengan huruf g adalah Rapat Umum,” jelasnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Senin (29/10), di ruang kerjanya.
Pengertian kampanye ini harus jelas, kata Ridwan, yang masuk unsur pidana, Kampanye pemilu adalah kegiatan pemilu yang menawarkan visi misi dan program dan atau citra diri. Sedangkan, yang dilakukan SKTV dalam iklan Caleg M. Agung tersebut menggambarkan citra diri untuk unsur visi misi dan programnya tidak ada.
“Kesepakatan kita Gakumdu unsur pasal 492 terkait kasuistik SKTV dan M. Agung masih belum terpenuhi atas permasalahan tersebut. Jadi yang tidak boleh kampanye diluar jadwal itu diatur didalam pasal 276 dan pasal 275, sementara, bukti yang ada dikami itu hanya gambar dan angka saja artinya unsur citra diri, visi misi dan programnya tidak ada. Jadi belum bisa memenuhi unsur pidananya, hanya yang bisa dilakukan adalah teguran dan perhatian,” ujarnya.**[Dady]