Kota, KORAN SUMEDANG
Anggota DPRD yang juga menjabat sebagai  Ketua  Komisi D,  Dadang  Rohmawan mengatakan, bahwa hampir semua disposal di Kabupeten Sumedang Bermasalah, sebab tidak sesuai  dengan aturan.
“Disposal di Girimukti pernah distop, karena tidak sesuai kaidah lingkungan karena membandel ya begini akibatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut politisi dari PDIP ini menyebutkan, bahwa lokasi disposal bermasalah karena dari awal perizinan tidak ditempuh dan Satpol PP lemah. “Hampir semua lokasi disposal bermasalah karena tidak ditempuh tahapan perijinan dan satpol pp tidak berdaya. Sementara terkait masalah BRJ dengan MCC itu masalah internal silahkan selesaikan oleh kedua belah pihak,” terangnya.
Karena dari awal, kata Dadang, pihak maincont dengan subcont tidak pernah ada informasi termasuk masalah perijinan. Untuk menghindari hal-hal serupa dan juga dampak gesekan dengan masyarakat, maka komisi D akan secepatnya setelah pembahasan APBD murni 2019 selesai melakukan rapat kerja dengan dinas terkait berkenaan dgn tempat-tempat yang dijadikan disposal termasuk kelengkapan perijinannya.
Sebelumnya diberitakan di Korsum Online pengerjaan proyek disposal fase 2 Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) yang berlokasi di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang menimbulkan permasalahan. Pasalnya PT. BRJ yang menjadi subcont PT.  MCC yang dianggap telah merugikan pihaknya.
Dirut PT BRJ, Asep Gito Riyadi, menyebutkan sebelumnya BRJ adalah pemegang kuasa dalam pengerjaan proyek disposal fase 2 di Desa Girimukti, dikarenakan berbagai faktor, pengerjaan tersebut diberhentikan sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, seiring waktu berjalan, tiba-tiba muncul surat pemberitahuan Nomor : MCC-CISUMDAWU-2017-9-12-1 dari pihak MCC selaku maincont pengerjaaan tol Cisundawu fase 2 kepada pihak Desa Girimukti akan dilaksanakan perapihan disposal.
Tetapi, lanjut Asep, realita di lapangan pihak MCC pada saat melaksanakan pengerjaan disposal tanpa ada koordinasi dengan pihak BRJ selaku pengelola dan pemilik izin usaha sebagaimana tertera pada perizinan UPL/UKL Nomor 66.01/1209/BLH.
“Jujur saya kaget dan merasa tertipu dengan kebijakan sepihak PT. MCC Yang melaksanakan kembali proyek disposal yang dibungkus dengan surat pemberitahuan perapihan disposal,” tandasnya.
Dengan kejadian Ini, lanjut Asep, pihaknya akan menggugat PT. MCC untuk membayar sewa disposal kepada PT. BRJ selaku pengelola lahan disposal. Karena selain menimbun di lahan disposalnya, pihak kontraktor tIdak pernah minta izin terhadapnya selaku direktur utama PT. BRJ.
“Tuntutan saya tentunya bukan sekedar minta ganti rugi berupa materi saja, tapi juga akan meminta pertanggung jawaban MCC, jika suatu saat nanti hasil pekerjaan yang mereka laksanakan ini berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.,jangan sampai menyalahkan pihak BRJ, meskipun dalam isi perizinan UPL/UKL, pihak BRJ-lah yang bertanggungjawab atas segala dampak lingkungan untuk waktu tujuh tahun kedepan,” pungkasnya.
Sementara Kasat Pol PP Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat, mengatakan, untuk permasalahan PT. MCC dan PT. BRJ dirinya meyarankan agar dibereskan secara internal mereka, pihaknya hanya berkapasitas untuk memediasi kedua belah pihak. “Namun, Jika ada unsur pidananya dipidakan saja,” kata Asep, Kamis (15/11), di ruang  kerjanya.
Ditambahkan Asep, dirinya hanya mengetahui ada Cut and Fill oleh MCC, terlepas adanya subcont yang baru di lokasi tersebut. “Kami tidak mengetahui adanya pembuangan disposal ke lokasi tersebut, bila memang terbukti seperti itu, kami akan segera untuk menindaklanjutinya dan melakukan penutupan." tegasnya.** [F.Arif]