Kota, KORAN SUMEDANG
Badan pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu melakukan penertiban reklame yang tidak taat membayar pajak. Padahal sebelumnya, pihak perusahaan sudah diberikan surat peringatan, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak perusahaan.

“Yang pasti operasi penertiban ini bagi reklame yang pajaknya belum bayar, penertiban ini, bagi reklame reklame yang tanpa ijin dan tidak melapor kepada kami (Bappenda). Artinya reklame yang liar otomatis tidak membayar pajak, maka dari itu, kami wajib membongkarnya,” tegas Kepala Bappenda Kabupaten Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Deddy, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Selasa (23/10), usai penertiban reklame.

Penertiban reklame ini, kata H. Ramdan, hanya reklame yang bersifat prodak sesuai dengan bunyi Peraturan Bupati, diluar produk seperti baliho atau reklame partai penertibannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Soal pendapatan dari pajak reklame hingga saat ini ada peningkatan, namun ada juga kendalanya seperti yang sekarang dilakukan yaitu pencabutan reklame yang tidak bayar pajak, sanksinya untuk reklame yang tidak bayar maka reklame tersebut dicabut setelah melalui beberapa proses dari mulai melayangkan surat hingga pemanggilan, ternyata tidak dihiraukan juga maka sanksinya dicabut,” tegasnya.

Dikatakan H. Ramdan, pencabutan reklame tersebut spanduk layar layar toko dan yang lainnya, untuk reklame yang permanen tidak ada kendala, reklame yang permanen selalu membayar pajaknya, penertiban ini dilakukan agar ada efek jera bagi yang lainnya sehingga lebih jauhnya pajak reklame lebih diperhatikan tanpa diingatkan.**[Dady]