Kota, KORAN SUMEDANG
Kementerian Agama Kantor Sumedang, memastikan bahwa kartu perkawinan yang berbentuk Kartu Elektronik bukan pengganti Buku Nikah.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Kasi Bina Masyarakat Islam pada Kemenag Kantor Sumedang, H. Ma'mun, bahwa kartu nikah yang ramai diberitakan hanyalah sebagai bukti pencatatan pernikahan secara elektronik dan bukan pengganti Buku Nikah.
"Kami sudah menerima salinan peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018, bahwa kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik. Jadi disini antara suami-istri selain mendapatkan buku nikah juga mendapatkan kartu perkawinan, jadi bukan pengganti buku nikah," tegasnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, di ruang kerjanya, Rabu (14/11).
Lebih lanjut Ma'mun mengatakan, kartu nikah elektronik tersebut kemungkinan akan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga bisa terhubung dengan e-KTP. Dan kartu nikah dibuat lebih praktis, sehingga pasangan suami istri tidak perlu repot repot membawa buku nikah.
"Buku nikah merupakan dokumen pribadi yang seharusnya disimpan. Dan dengan adanya kartu nikah elektronik ini mudah dibawa ke mana-mana. Misalkan ketika pasangan suami istri masuk ke Hotel cukup menunjukkan status pernikahannya dengan kartu elektronik tersebut," ucapnya.
Ma'mun menegaskan, dengan adanya kartu nikah, pasangan yang sudah menikah akan tercatat secara sistemik di Kementerian Dalam Negeri, karena datanya sudah terintegrasi langsung. "Selain itu kartu perkawinan elektronik ini juga bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan buku nikah.
Sementara untuk pengadaan di Kemenag Kantor Sumedang, lanjut Ma'mun, saat ini di Sumedang belum ada, baik dari blangko maupun alat pencetaknya.
"Kami dapat kabar dari Kanwil Kemenag Jabar, akan dikirimkan untuk dijadikan pilot project. Dan kartu pernikahan elektronik baru akan diberlakukan untuk yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Desember 2018. Untuk Sumedang, mungkin kami akan dipanggil oleh Kanwil (Bidang Urais dan Binsar) untuk disosialisasikan atau diberikan secara cuma-cuma di kota/kabupaten, Kemenag Jabar juga belum ada, apalagi di Sumedang," pungkasnya.** [Acep Shandy]