Oleh : Nina Triana, SP, MKM (Fungsional Nutrisionist Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang).

Konsep kepuasan pelayanan berada dalam area pelayanan publik untuk konteks reformasi birokrasi. Dalam sistematika RPJMP, RPJMN, dan RPJMD yg disepakati di negara kita, Reformasi Birokrasi adalah arah pembangunan yang dibedakan dari urusan bidang kesehatan. Sampai disini kerancuan IKM sebagai dampak pembangunan  kesehatan telah mulai nampak.

Mengupas konsep kepuasan, akan mengaitkan dengan konsep loyalitas pelanggan, kita tahu sistem BPJS dengan pelayanan berjenjang telah membuat sebagian besar masyarakat tidak punya pilihan untuk tetap memanfaatkan faskes terdekat sehingga loyalitas nya terhadap faskes tersebut apakah murni preferensi atau keterpaksaan menjadi patut dipertanyakan.

Selanjutnya akan ada benturan yang dihadapi oleh sektor kesehatan dan akan menjadi penyulit bagi pencapaian tujuan normatif dari pelayanan kesehatan. Benturan tersebut adalah antara harapan dengan kebutuhan konsumen dimana karakteristik konsumen sektor kesehatan adalah unik, harapannya no limit  sepanjang dia bisa sembuh, disisi lain kebutuhannya harus dibatasi oleh bioetik termasuk pengobatan rasional.

Maka dari itu, tujuan normatif pelayanan kesehatan berupa kualitas akan menjadi bias karena konsep kualitas kesehatan adalah pelayanan terstandar bukan pemenuhan seluruh harapan pasien, semahal apapun bisa dia bayar. Kepuasan juga adalah intangible atau tidak berwujud, yang sesungguhnya telah termasuk dalam konsep sehat dari WHO, yaitu sehat bukan hanya secara fisik. Maka konsep kepuasan pelayanan hendaknya tidak melepaskan diri dari SPM agar berwujud dan memiliki ukuran yang jelas, sebagaimana amanat reformasi birokrasi sendiri bagi area pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan demikian merupakan  indikator kinerja kegiatan pelayanan kesehatan bukan sebagai dampak dari pembangunan kesehatan. Dampak pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup yang kompositnya status kematian penduduk terutama bayi, kematian penduduk lansia, dan kematian penderita penyakit.

IKM sebagai dampak pembangunan kesehatan, dapat memerangkap pembangunan kesehatan ke dalam arah pembangunan yang melenceng dari tujuan dan bidang garapannya sendiri. Selain itu dapat membatasi kegiatan pelayanan kesehatan hanya untuk tujuan kualitas, meninggalkan efektifitas, efisiensi dan ekuitas.

Tak heran kerap pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk syahwat kualitas pelayanan menyedot sebagian besar anggaran kesehatan daerah, menyisakan remah untuk penurunan kematian dan kesakitan penduduk akibat masalah kesehatan. Inikah pula mungkin yang menjadi penyebab dominasi pelayanan kuratif sulit tergoyahkan