Darmaraja, Koran Sumedang
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan resmi diluncurkan di Alun-alun Darmaraja, selasa (6/11/2018). Acara ini dirangkaikan pula dengan pencanangan program Pendistribusian Hasil Layanan Administrasi Kependudukan melalui Pos Indonesia dan Program Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Kabupaten Sumedang yang baru lahir dirumah sakit Umum atau tempat persalinan lainnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula kerjasama dengan Baznas kabupaten Sumedang dalam rangka pemanfaatan nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan dokumen kependudukan dalam pelayanan zakat  infaq dan shadaqah di Kabupaten Sumedang.

Hadir dalam Kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. I Gede Suratha , MMA, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil provinsi Jawa Barat, Para Camat, Plt.  Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, para direktur Rumah Sakit dan Kepala Pos Indonesia cabang Sumedang.

Program ini merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang masuk dalam agenda 100 hari kerja bupati dan wakil bupati yang telah berkomitmen untuk berupaya seoptimal mungkin  memberikan  pelayanan dasar kepada masyarakat yang semakin baik, terukur, transparan  dan terjangkau dalam rangka mewujudkan Sumedang Simpati.

Bupati H. Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa  kerjasama tersebut  bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat  agar lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat tak perlu bolak balik  ke Disdukcapil. 

"Jadi saat ini warga yang mengurus E-KTP, tidak perlu lagi mengantre lama, cukup datang sekali melakukan perekaman baik unit mobile layanan maupun ke Disdukcapil, dan setelah proses selesai, 2 sampai 3 hari KTP akan dikirim langsung oleh petugas pos ke rumah warganya," katanya.

Lanjut dikatakan Bupati,  terkait dengan kelahiran bayi, secara teknis prosesnya hampir sama, dengan menunggu  selama 2 sampai  3 hari dan nanti akan diberikan akte kelahiran kemudian KK dan NIK.

"Jadi yang baru lahir, negara hadir menyambut kehadiran warga barunya kemudian 
pemerintah memberikan akte kelahiran  secara gratis  bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik. Insya allah Kedepannya cakupan pelayanan akan lebih luas lagi baik dengan bidan desa maupu  fasilitas kesehatan lainnya karena ada hak hak mendasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi"Jelas bupati.

Ditempat yang sama Sekretaris Ditjen kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri Republik Indonesia Dr. Ir. I Gede Suratha MMA dalam sambutannya menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan  karena sebelumnya acak-acakan.

"Sekarang 1129 kementerian dan lembaga percaya dengan data kiya, tidak ada artinya tanpa Sumedang, karena kita Indonesia. Jadi rusak di Sumedang, rusak di Jakarta, rusak di papua, rusak di bali, bagus di Sumedang, bagus disemuanya" ujarnya memberikan perumpamaan.

Dikatakan, kita berada dalam satu sistem sehingga pihaknya bertekad untuk membuat data kepebdudukan yang baik karena tanpa data kependudukan tidak bisa memberikan perlindungan keaejahraan kepada maayarakat.

Diakhir acara,  dilakukan pula peninjauan lokasi pelayanan perekaman data KTP elektronik dan simulasi  pendistribusian hasil pelayanan administrasi kependudukan yang disaksikan langsung oleh bupati Sumedang dan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil