Kota, KORAN SUMEDANG
Kalangan para kades terpilih mengeluh soal baju seragam pelantikan yang menyebut-nyebut ada oknum yang diduga jadi bandar Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) yang menggiring dan mengkondisikan para kades terpilih ke salah satu penjahit yang harganya sangat fantastis.

Para kades terpilih dari beberapa kecamatan yang tidak mau disebutkan namanya satu persatu mengaku kaget dan heran terlebih mantan kades terpilih yang notabene sudah punya PDUB sebelumnya, diharuskan menjahit kembali ke salah satu  penjahit yang harganya mencapai Rp 7,5 juta untuk satu stel PDUB.

“Untuk pakian putih-putih lengkap harganya  Rp 5 juta, dan untuk pakaian Ka-Sumedangan harganya Rp 2,5 juta hingga total Rp 7,5 juta. Wow mahal sekali, dari  mana uang sebesar itu?. Lagi pula kami selaku  mantan kades sudah punya pakain itu, kenapa harus beli lagi,” keluhnya, Selasa (30/10).

Pengakuan berbeda datang dari salah seorang kades terpilih wilayah Kecamatan Cimalaka. Dia diarahkan agar menjahit pakaian PDUB untuk pelantikan ke salah satu penjahit untuk  4 stel (Dua stel pakaian saya dan dua lagi pakaian PKK). Dirinya harus mengeluarkan uang Rp 4,750 juta.

“Jujur saja, saya juga baru ngasih DP-nya saja, dan sisanya saya masih mencari. Dan saya juga baru tahu kalau biaya pembuatan pakaian serangam pelantikan semahal itu,” tuturnya, Rabu (31/10).

Ditanya wartawan, apakah pembuatan baju pelantikan tersebut diarahkan oleh pemerintaah daerah dalam hal ini DPMD?. Kades terpilih itu tampak enggan menyebutkan nama oknum yang telah mengarahkan ke salah satu penjahit  tersebut.

“Kemungkinan seperti itu, saya hanya diintruksikan menjahit atau membuat pakaian disitu. Dan yang saya tahu memang hampir semua kepala desa yang menang pada Pilkades serentak kemarin harus menjahit ke salah satu penjahit itu,” pungkasnya.

Kabid Pemdes pada Dinas PMD, Nuryadin, membantah pihaknya mengkondisikan PDUB ke para kades terpilih untuk pelantikan nanti. Bahkan, DPMD mempersilahkan para kades itu mengenakan PDUD dari mana pun asalnya.

 “Saya mah, asal pada hari ‘H’ semua kades terpilih wajib mengenakan Pakaian Dinas Upara Besar (PDUB). Tidak mau tahu, apakah dapat beli?, atau dapat pinjam lamun teu era mah dan tidak mau tahu dari mana belinya dan jahitnya. Yang penting semua kades pada pelantikan itu pakai PDUB,” kata dia, di ruang kerjanya, Kamis (1/10).

Pemdes, lanjutnya, tidak ngabandaran pengadaan PDUB untuk para calon kades terpilih, terlebih kepada para mantan kades yang terpilih lagi. Soalnya mantan kades terpilih itu sebelum sudah memiliki PDUB.

Ditambahkan, rencana pelantikan para calon kades sekitar tanggal 5 atau 6 Desember 2018. Namun  Dinas PMD tidak mengkondisikan PDUB dan cara pelantiakn itu tidak memungut biaya sepeserpun kepada para kades terpilih  karena anggaran sudah disediakan APBD.
“Anggaran hanya Rp 105 juta dari mulai persiapan hingga pelantikan sehingga apabila ada yang mengkordinir PDUB untuk para calon kades terpilih itu saya tidak tahu, dan mungkin itu hanya perbuatan oknum,” tandasnya.**[yf/acep/indang]