Cimalaka, KORAN SUMEDANG
Warga Dusun Bunut Desa Cikole Kecamatan Cimalaka hingga saat ini tetap menolak keras adanya rencana pembangunan Gardu Induk PLN 150 KV. Warga Cikole berharap, semua pihak terkait bisa membantunya agar rencana proyek ini dibatalkan, karena warga merasa jika berdekatan dengan pembangunan gardu PLN 150 KV itu akan terkena dampaknya.
“Dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai perkembangan penyelesaian permasalahan ini, maka kami berasumsi dan dugaan dugaan yang berkembang dimasyarakat, karena sampai saat ini pihak desa ataupun pihak PLN tidak memberikan klarifikasi terkait dengan penolakan warga,” ungkap Anwar Hidayat, salah satu perwakilan warga yang menolak, kepada Koran Sumedang, di redaksi Korsum, Senin (12/11).
Dugaan tersebut, kata Anwar, kades mendatangi pemilik lahan sekaligus menetapkan harga tanah yang akan dibebaskan, kades mengurus dokumen tanah warga dimana semua pemilik tanah diambil berkasnya dan disuruh untuk membuat AJB. Kades pun memasang patok batas di lokasi lahan.
“Hingga saat ini, sosialisasi terhadap warga tidak pernah dilakukan secara resmi, dibuktikan dengan tidak pernah adanya surat undangan yang dikeluarkan oleh pihak desa kepada warga yang berdekatan dengan lokasi objek lahan. Serta sosialisasi dari pemohon atau pengguna lahan kepada warga tidak pernah dilakukan, baik dalam hal peruntukan dan pembangunan lahan. Sehingga, bagaimana warga sekitar objek bisa memberikan ijin atau tidak keberatan karena selama ini tidak ada surat dalam bentuk apapun yang disampaikan kepada warga yang akan terkena dampak,” ujarnya.
Dikatakan Anwar, tidak ada satupun alat peraga atau alat bantu yang mensosialisasilakan rencana kegiatan di lokasi lahan itu, seolah olah kegiatan tersebut disembunyikan dari warga masyarakat umum. Selain itu, alat berat yang masuk dan beroperasi dilokasi tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi, apalagi dilengkapi dengan papan informasi pekerjaan, karena untuk pembangunan pemerintah harus disosialisasikan secara jelas dan transparan.
“Maka dari itu, kami pun menduga kembali apa yang terjadi di lapangan terkait dengan potensi kejahatannya. Terjadinya Markup harga tanah oleh oknum yang akan mengakibatkan kerugian Negara, ditambah lagi penyalahgunaan wewenang dari kades Cikole dengan cara merangkap sebagai calo tanah dan terbukti berperan aktif didalam proses pembelian lahan dan pembayaran lahan kepada pemilik tanah serta bersekongkol dengan pemilik dana untuk membebaskan lahan,” katanya.
Anwar menegaskan, dugaan kuat adanya pemalsuan ijin gangguan dari warga, Kades Cikole merekomendasikan lahan kepada pihak pemohon, sehingga bisa saja terbitkannya ijin lokasi atau penetapan lokasi dari pemerintah.
“Tidak adanya pengumuman bidang tanah yang terkena objek berdasarkan hasil pengukuran BPN dan nilai Apraisal ganti rugi dari KJPP/konsultan penilai harga tanah, baik dipapan pengumuman desa atau ditempat umum,” sebutnya.
Anwar yang didampingi Ahmad ini menyebutkan, penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh warga Bunut Desa Cikole saja, melainkan disampaikan oleh warga desa lain yang lokasinya ada di perbatasan seperti warga Pabuaran Desa Jatihurip, warga Sindang Rendah Desa Jatihurip, warga Kubang Alun-alaun Desa Trunamanggala, warga Dusun Cileuningan Desa Bojongjati, dan warga Sukakerta Desa Bojongjati.
“Kami sudah membuat surat penolakan dari semua warga di empat desa itu tidak kurang dari 500 orang telah menandatanganinya, khususnya warga yang ada di perbatasan yang akan berdekatan dengan lokasi pembangunan Gardu Induk PLN itu yang infonya akan dibangun di areal seluas 2,2 hektar itu,” terangnya.
Dikonfirmasi Koran Sumedang, Selasa (13/11), Kepala Desa Cikole, Suherman, membantahnya atas kerlibatan Kepala Desa Cikole terhadap pembangunan proyek Gardu Induk PLN tersebut. Dirinya mengaku, hanya sebatas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa, menampung aspirasi dari warganya terkait dengan penolakan pembangunan gardu PLN itu.
“Soal masalah harga antara pemilik lahan dengan pihak PLN itu urusan mereka, tidak ada yang namanya lebih jauh saya nyalo tanah, itu tidak ada. Silahkan saja soal harga karena ada pihak apraisal yang bakal menaksirnya. Saya hanya mengetahui saja tidak lebih dari itu,” ucapnya, di ruang kerjanya.
Menanggapi penolakan warga itu, Suherman mengaku telah mendatangi warga, dan menanyakan kepada warga apa keinginan warga tersebut, warga mengatakan bahwa meminta untuk difasilitasi dengan pihak PLN.
“Jawaban warga ketika saya menanyakan apa keinginan warga, katanya minta untuk difasilitasi bertemu dengan pihak PLN, fasilitasi yang mana dulu?. Kalau fasilitasinya tidak masuk akal ya nanti dulu, kalau minta difasilitasinya masuk akal ya akan difasilitasi,” jelasnya.
Sama halnya disampaikan oleh Ketua BPD Cikole, Yana, bahwa terkait dengan harga tanah itu kan sudah ada juru taksir harga, yaitu tim apraisal untuk kepentingan pembangunan gardu PLN. Karena mengatasnamakan BUMN secara otomastis kepala desa ikut memantau dan turun ke lapangan, tidak ada kapasitas calo ataupun kata lainnya, itu tidak ada.
“Melihat dengan kondisi sekarang, kami wait and see. Kita jelas, menampung aspirasi dari masyarakat terus mencari rumusan bagaimana mencari solusinya, dan kita juga menunggu reaksi dari pihak PLN. Kita sudah melakukan pembahasan dengan Muspika cuma pada saat itu muncul surat tanpa sepengetahuan jelang diakhir rapat, pak camat memperlihatkan surat tersebut yang sudah disebarkan ke instansi terkait,” jelas Yana, dikonfirmasi Koran Sumedang, Selasa (13/11), di ruang Kepala Desa Cikole.
Pada intinya, kata Yana, pihak BPD dan Kepala Desa Cikole akan menyelesaikan permasalahan ini, aspirasi dari warga sudah diterimanya dan akan mencari solusi terbaik dengan pihak kecamatan dan PLN itu sendiri, meski sampai saat ini pihak PLN nya sulit untuk ditemui.
Dikonfirmasi Camat Cimalaka H. Asep Aan Dahlan, mengaku, sebetulnya pihak kecamatan atau camat hanya diminta untuk hadir di Desa Cikole dikarenakan akan ada pembebasan lahan dan ijin ijin yang lainnya.
“Pihak kecamatan hanya sebatas mengetahui saja, dan pihak kecamatan sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi ijin terkait pembangunan gardu PLN 150 KV. Dan kami pun sudah menerima surat dari warga yang menolak atas pembangunan gardu PLN itu. Selama masih belum kondusif di lapangan, maka harus menunggu hingga permasalahannya benar benar selesai,” ucap Camat Cimalaka, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (17/11), melalui telepon genggamnya.
Sebelumnya, dikonfirmasi Koran Sumedang Kepala Bidang Perijinan pada DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Dodi Yahandi, mengatakan, bahwa terkait ijin dan sebagainya belum ada ajuan dari pihak PLN-nya, dan pihak perijinan akan lebih berhati-hati ketika persoalanya ada warga yang belum menerimanya.
“Hingga saat ini belum ada pengajuan soal ijin pembangunan gardu PLN dari Desa Cikole Kecamatan Cimalaka, dan ini sudah saya tanyakan langsung kepada kordinator IMB,” terangnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Selasa (12/11).
Hal sama dikatakan oleh bagian Adminitrasi pada PLN Pendistribusian,  Adem, bahwa pengerjaan terkait dengan gardu PLN 150 KV di Dusun Bunut Desa Cikole tersebut, pengerjaannya bukan oleh PLN Pendistribusian, tapi PLN di Bandung.
“Kami tidak mengerjakan pembangunan Gardu 150 KV, itu dikerjakan oleh PLN di Bandung,” katanya dengan singkat, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (17/11), di ruang kerjanya.
Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang, Sony Nurgahara, mengakui bahwa pihaknya sudah mengeluarkan informasi tata tuang pada tahun 2017 lalu dengan dasar alasan bahwa kontruksi tanah bisa diperuntukan untuk pambangunan Gardu PLN.
“Kami sudah mengeluarkan informasi tata ruang untuk pembanguan gardu PLN di Dusun Bunut Desa Cikole Kecamatan Cimalaka, dengan dasar alasan yang kuat bahwa kondisi tanah bisa diperuntukan,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (17/11).
Begitupun dengan Kepala Seksie Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, Riyono, bahwa terkait dengan pembangunan gardu PLN, pihaknya sudah menerima surat pengaduan dari warga Bunut Desa Cikole yang isinya adalah warga Bunut tidak setuju dengan adanya pembangunan gardu PLN.
“Kamipun hingga saat ini belum mengeluarkan rekomendasi untuk UPL/UKL-nya karena dari ijin lingkungan masih ada warga yang tidak setuju. Saya berharap pihak PLN bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan dengan warga Bunut,” ujarnya, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (17/11), di ruang kerjanya.**[Dady]