Jakarta-Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (Badiklat) menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan itu diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin beberapa waktu lalu di Hotel Sultan Jakarta.

Kepala Badan Diklat Setia Untung Arimuladi mengatakan penghargaan ini sangat berat, kendati demikian pihaknya akan terus berbenah untuk menjadi Zona Integritas sebagai wujud dari implementasi reformasi birokrasi yang ditujukan agar capaian reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif efesien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik dan mampu diwujudkan.

"Penghargaan predikat wilayah bebas korupsi dan berikutnya adalah untuk mewujudkan WBBM ini yang lebih berat lagi,” kata Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Selain Badiklat Kejaksaan yang mendapat penghargaan itu, kata Setia Untung terdapat 13 unit satuan kerja Kejaksaan yang menerima penghargaan WBK, untuk unit kerja eselon I diraih Bidang Pidana Khusus Kejagung dan Badiklat serta satu Kejati Bali dan 10 Kejari.

"satuan kerja yang menerima penghargaan WBK dari Menpan dan RB di wajibkan untuk mengevaluasi kinerjanya masing-masing setiap bulannya," ujar dia.

Lanjut mantan Kepala Kejati Jawa Barat itu berdasarkan deputi reformasi birokrasi Kemenpan-RB, ini akan membawa pengaruh kinerja seluruh pegawai Kejaksaan dari sabang sampai merauke.

"Karena ini akan membawa kesejahteraan pegawai Kejaksaan,” ucap dia.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu meningkatkan budaya kerja birokrasi yang akan terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Penghargaan ini kata dia, merupakan bentuk apresiasi Kemenpan dan RB kepada unit kerja Kejaksaan  yang telah berkomitmen membangun Zona Integritas dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Hadir dalam pemberian penghargaan itu, mewakili Presiden RI Jokowi, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, selain Menpan-RB, juga Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Jaksa Agung Arminsyah serta pejabat eselon I dan II dilingkungan Kejaksaan serta instansi pemerintah lainnya.

Sebelumnya,JAM Pidsus M. Adi Toegarisman menekankan penetapan WBK- WBBM terkait zona integritas yang merupakan bagian dari upaya penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi.

 “Dengan memperoleh WBK- WBBM, Pidsus diharapkan dapat menghadirkan wajah penegak hukum yang mampu memahami, menerapkan kebijakan pemerintah serta bermanfaat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat adil dan makmur,” kata Adi Toegarisman.**(iwo)