Bawaslu Sumedang Pelototi Money Politik, Sangsi Pidana dan Adminsitrasi Bagi Pelaku

Kota, Koran Sumedang
Bawaslu Sumedang ingatkan pelaksana, Peserta, dan atau tim  Kampanye untuk  berlaku  jujur melaksanakan kegiatan sesuai  aturan. Pasalnya  jika  melanggar maka  sangsi pidana dan  administrasi menanti  para pelaku." Sudah dijelaskan pada  Pasal  523 poin  1,2 dan  3 sangsinya yakni setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye yang dengan  sengaja menjanjikan atau memberikan uang  atau materi  lainnya sebagai imbalan kepada  peserta kampanye pemilu secara langsung  atau  tidak  langsung dipidana paling lama dua tahun denda  Paling banyak Rp. 24 juta. Jika  pelanggaran pada masa tenang dipidana paling lama 4 tahun denda paling banyak  Rp. 48 Juta.

Sementara jika  pelanggaran setiap orang  dengan  sengaja pada hari  pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak  pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana  penjara paling lama  3 tahun dan denda  paling banyak 36 Juta."jelasnya

Dikatakan, politik uang dapat dijerat dengan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Sanksi pidana ini telah diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ia mengibaratkan praktik politik uang (money politik) seperti benalu atau bahkan racun dalam demokrasi Indonesia sehingga harus dibasmi bersama-sama.

"Racun itu mengganggu kehidupan, mengganggu keberlangsungan. Begitu pula politik uang akan mengganggu kualitas demokrasi," ucap Komisioner Bawaslu Sumedang Bidang  Hukum dan  Penindakan Ade Sunarya, di tempat aktivitasnya, Senin (21/1/2019).

Menurut Ade, karena bersifat racun, maka suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk menentukan lahirnya pemimpin berkualitas dan berintegritas, harus pupus oleh dampak politik uang.

Terkadang akibat politik uang ini, rasionalitas pemilih menjadi hilang berganti dengan sikap pragmatis. Siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya, itulah yang akan dipilih.

"Sebagian tidak lagi mempertimbangkan rasionalitas. Seharusnya memilih pemimpin terbaik karena memiliki kapasitas, memiliki integritas dan spiritualitas/moral yang terpuji," ucapnya.

Ia mengemukakan, bukan hanya ancaman kepada pemberi praktik politik uang saja, ancaman serupa juga ditujukan kepada si-penerima. Pemberi dan penerima praktek politik uang diancam dengan pidana penjara dan denda.

"Ini dimaksudkan agar masyarakat yang dijadikan sebagai objek akan menolak praktik politik uang ini, dan aktif memberikan informasi kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk ditindak," ucap Ade Sunarya.

Dia menyebut selain sanksi pidana, sanksi administrasi juga dapat diberikan kepada pelaku praktek politik uang.

Sanksi administrasi atas praktek politik uang, perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif, dapat berupa diskualifikasi.

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota legislatif, atau pasangan calon."
Dalam desain penegakan hukum Pemilu, urai dia, sanksi pidana dan administrasi menjadi langkah strategis mencegah dan menindak praktek politik uang.

Dia menambahkan, pelibatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pencegahan dari penyelenggara pemilu juga senantiasa digalakkan untuk menekan pelanggaran pemilu termasuk politik uang.**(F. Arif)
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment