BPKRI Temukan Dugaan Kerugian Negara Soal IMB Di DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Kota, Koran Sumedang
Potensi Kekurangan Penerimaan Retribusi IMB pada Pemerintah Kabupaten Sumedang Minimal Sebesar Rp 360.567.681,95 dan Kekurangan Penetapan sebesar Rp 1.238.084.362,81. TA 2017 DPMPTSP menargetkan pendapatan Retribusi IMB sebesar Rp6.303.120.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.586.652.166,00 atau 120,36% dari anggaran. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bangunan gedung, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan.

Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan ; dan c. Pelestarian/pemugaran.

Besaran tarif Retribusi IMB telah diatur dalam Perbup nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Banguna dengan rumusan perkalian antara Luas Bangunan (LB) dengan Index Terintegrasi (IT) dan Index Pembangunan (IP) dengan Harga Satuan Dasar Bangunan Gedung (HSbg).

Hasil pemeriksaan uji petik terhadap dokumen pendukung dan pengujian lapangan pada DPMPTSP diketahui terdapat potensi kekurangan penetapan retribusi IMB. Terdapat papan reklame minimal sebanyak 652 unit yang tidak memiliki IMB Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.

Potensi kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp360.567.681,95 atas menara telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi tidak memiliki IMB Menara telekomunikasi merupakan bentuk bangunan kategori fungsi khusus yang harus memiliki IMB. Perhitungan Retribusi IMB untuk bangunan fungsi khusus adalah sebesar 1,75% dari RAB.

DPMPTSP Kabupaten Sumedang menerbitkan Izin Menara dalam kurun waktu tahun 2009 s.d. 2017, sedangkan sebelum tahun 2009 penerbitan Izin Menara diterbitkan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (PU).

Berdasarkan informasi awal dari Dinas Komunikasi dan Indormatika Kabupaten Sumedang (Diskominfo) diketahui terdapat 314 menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan 26 menara telekomunikasi belum memiliki IMB. Hasil pencocokan data menara yang telah memiliki IMB antara DPMTSP dan Diskominfo terdapat perbedaan jumlah menara.

Hal ini dikarenakan data penerbitan Izin Menara yang dikeluarkan PU sebelum tahun 2009 tidak disampaikan ke DPMPTSP. Pada tahun 2009 terjadi peralihan kewenangan penerbitan Izin Menara dari Dinas PU ke DPMPTSP Kabupaten Sumedang. diketahui nilai potensi IMB minimal sebesar Rp360.567.681,95.

Kekurangan penetapan minimal sebesar Rp725.623.374,31 atas Kesalahan Perhitungan Tarif Retribusi IMB Index parameter fungsi bangunan merupakan salah satu komponen penetapan index terintegrasi, dalam Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu disebutkan fungsi ganda meliputi hotel, apartemen, mall, hypermarket, supermarket dan shoping center.H

Hasil pemeriksaan dokumen register penerbitan IMB diketahui terdapat 3 bangunan apartemen yang telah mengajukan permohonan IMB dan telah diterbitkan, namun atas bangunan tersebut diperhitungkan dengan menggunakan index fungsi hunian yang seharusnya menggunakan index fungsi campuran. Hasil perhitungan ulang diketahui terdapat kekurangan penetapan Retribusi IMB sebesar Rp725.623.374,31,

Atas temuan tersebut, dikonfirmasi Koran Sumedang Rabu (16/1) Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Sumedang H. Ade Setiawan,disayangkan sedang tidak ada di tempat menurut staf bahwa pak Kadis sedang keluar, hingga berita ini di terbitkan belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment