DPMPTSP Sesumbar Hanya 7 menit, Kenyatannya Proses Ijin Trayek Hingga Satu Bulan

Kota, Koran Sumedang
Sejak diberlakukannya pelayanan Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri (SI ICE Mandiri) yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang terus terusan menggenjot dan meyakinkan ke publik bahwa dengan sistem proses izin satu pintu secara Online memudahkan dan efisiensi biaya maupun waktu bagi pemohon dengan hanya tujuh menit saja segala proses izin selesai.

Pengakuan berbeda dikatakan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang, Diky Suharto, bahwa DPMPTSP Kabupaten Sumedang jangan besar mulut segala dibicarakan proses izin tidak akan lama hanya dengan lima belas menit, selesai. Hal tersebut, tidak tanggung tanggung dalam sosialisasi kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang meyakinkan proses izin cukup dengan lima belas menit saja.

“Anggota kami itu (pemilik kendaraan Angkot) tidak tahu menahu ketika proses izin memperpanjang trayek lama karena yang mereka tahu ketika kami pengurus menyampaikan bahwa memperpanjang trayek tidak akan lama hanya lima belas menit saja selesai, tapi kenyataanya kamilah sebagai pengurus yang selalu babak belur menjadi tempat kekesalan anggota, padahal, persyaratan sudah dianggap lengkap sesuai apa yang diminta oleh pihak perijinan, ketika di upload ke internet kesulitan untuk masuk, lalu dikonfirmasi ke perijinan katanya ada saja alasannya bahwa savers memorinya kecil dan harus di ganti,” katanya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (9/1), di ruang kerjanya.

Dikatakan Diky, kalau memang belum mampu dan belum siap jangan asal ngomong saja, bahwa proses ijin sekarang melalui Online tidak akan lama cukup dengan lima belas menit saja bisa langsung di cetak oleh pemohon ijin tersebut karena penandatanganannya juga secara Online. Kalau sudah jadinya seperti sekarang ini bahwa selesainya izin trayek rata rata satu bulan lebih kadang kadang dua minggu selesai, coba apa kendalanya?.

“Pengurus dari kami, selalu kordinasi dengan pihak perijinan ketika ada yang belum mengerti terkait dengan cara mengupload, kami faham, ketika persyaratan belum lengkap tidak mungkin kami upload pastinya juga sistem akan menolaknya. Pihak perijinan tidak tahu bagaimana kami harus menjelaskan ke anggota yang memperpanjang trayek, cobalah buktikan bahwa proses ijin katanya lima belas menit sampai dengan tujuh menit itu? Meni asa hayang ngasaan mun bener pelayanan proses ijin tepi ka kitu cukup kuwaktu ukur menitan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, dibantah keras oleh Kepala BPMPTSP kabupaten Sumedang H. Ade Setiawan, menurutnya justru pihak pemohon lah yang tidak bisa cara mengupload sehingga harus menyuruh orang lain dan juga peryaratan yang belum lengkap tidak jungkin oleh pihak DPMPTSP kabupaten Sumedang bakal di proses.

“Kendala keterlambatan proses izin trayek tersebut, mereka (pemohon) mengandalkan orang lain untuk memasukan data, itu yang bikin kendala. Mereka itu menaympaikan data yang secara administrasi berbentuk kertas dan dokumen yang lain, sekarang satupun kita tidak menerima, kalau data yang masuk secara onlina tersebut itu tidak hanya dengan waktu lima belas menit tapi cukup degan tujuh menit saja pemohon langsung bisa cetak sendiri hasilnya,”kata H.Ade Setiawan saat dikonfirmasi Koran Sumedang Kamis (10/1) di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang.

Kendala yang kedua dari pemohon, kata H. Ade, mereka itu tidak mencetak sendiri dan meminta bantuan orang lain, apakah kami menyalahkan mereka, tidak juga. Tapi sebenarnya untuk itu kan diperlukan dana sosialisasi, sosialisasi tidak bisa dilakukan secara manual lagi, harus ada dua sosialisasi.

“Yang pertama sosialisasi tersebut face to face yang secara langsung dan yang kedua melakukan dengan media elektronik yang perlu di suport oleh biaya tentunya. Kami sudah mengsulkan dua tahun anggaran, yang pertama tahun 2017 dan yang kedua tahun 2018 Alhmdulillah dua kali pengajuan itu masih di coret juga untuk dana sosialisasi tersebut,” jelasnya.

Apa yang dihimpun informasi Koran Sumedang atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam setahun ini mendapatkan rekomendasi dari Korsubgah KPK terkait dengan TPP sebagai percontohan di Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kinerja dan meminimilisir gratifikasi untuk penghasilan TPP di DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk Kepala Dinas minimal Rp.18 jutaan, untuk Sekretaris minimal Rp.14 jutaan, Kepala Bidang kurang lebih Rp.10 jutaan, Kepala Seksi kurang lebih Rp.6 jutaan dan untuk Koordinator kurang lebih Rp.5 jutaan.**[Dady]
Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment