Soal Temuan BPKRI, DPMPTSP Mengaku Sedang Proses Penyelesaian

Kota, Koran Sumedang
Seperti diberitakan sebelumnya di media Online Koran Sumedang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) telah menemukan didalam pemeriksaannya tahun 2017 soal retribusi IMB dan Retribusi tower ada yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang hingga ratusan juta.
Terkait hal tersebut, dikonfirmasi Koran Sumedang Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumedang H. Subagio mengatakan, bahwa atas temuan BPKRI itu soal biasa dan bisa diakses oleh siapapun juga dan DPMPTSP Kabupaten Sumedang sudah melakukan penyelesaian meski belum semuanya atas temuan tersebut.

“Soal temuan BPKRI itu hal biasa dan bisa diakses oleh siapapun juga. Terkait dengan temuan DPMPTSP Kabupaten Sumedang itu sudah ada progres, penyelesiannya sedang berproses, ada yang sudah lunas diselesaikan dan ada yang masih berproses dan yang terpenting bisa segera menyelesaikan,” katanya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (23/1), di ruang kerjanya.

Pendapat lain dari Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Asep Surya, mengatakan, bahwa penerapan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Sumedang secara online itu hanya formalitas, online itu sudah di design seperti itu, jadi sekali lagi didalam prakteknya hanya sekedar formalitas.

“Saya katakan dengan sistem pelayanan secara online itu hanya formaslitas saja, didalam prakteknya berbeda. Saya mengecek ke Perijinan siapa yang mengajukan baik dia sendiri atau orang lain harusnya kan bisa terakses, kenyataannya tidak bisa. Didalam pelaksanaannya tetap saja pemohon dan orang perijinan selalu harus ketemu, saya berpendapat itu sudah tidak benar, karena akses yang sulit ujung ujungnya ketemu juga,” jelas Asep Surya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Kamis (24/1), di lingkungan Mesjid Agung Sumedang.

Kalau sudah seperti itu, kata Asep, praktek dugaan pungli pasti terjadi, ditambah dengan TPP yang perbedaannya sangat jomplang dengan dinas yang lain. Soal temuan BPKRI itu kan di sampaikan ke Bupati Sumedang, dari Bupati nanti ada pemeriksaan ulang oleh Inspektorat kabupaten Sumedang, rekomendasinya tidak ada lagi harus segera dikembalikan.

“Ketika ada temuan BPK itu harus segera di selesaikan, karena sebelum ada temuan BPK itu kan ada notisi dulu dan itu berlaku selama enam puluh hari, ketika tidak ada jawaban di dinas terkait maka di munculkan didalam LHP termasuk kurang bayar atau kelebihan bayar, kalau DPMPTSP Kabupaten Sumedang itu kan kasusnya kurang bayar didalam penegerjaannya kelebihan bayar dan itu harus segera dikembalikan, kalau tidak dikembalikan itu akan jadi temuan oleh pihak penyidik dan itu harus di pidanakan,” lugasnya.

Beda halnya apa yang dikatakan oleh Kepala DPMPTSP kabupaten Sumedang, Ade Setiawan, bahwa memang ada temuan LHP BPKRI tahun 2017 yang berkaitan dengan retribusi IMB, retribusi Tower dan retribusi ijin reklame.didalam temuan tersebut yang pertama didalam retribusi itu terdapat kurang bayar dan yang kurang bayar itu ditemukan di retribusi tower, setelah ditelusuri bahwa untuk retribusi tower itu semuanya sudah berijin.

“Didalam temuan retribusi tower itu setelah ditelusuri ternyata cara penghitungannya tahun 2012l1-2012 yang lalu hanya ijin IMB dan mulai 2 Januari 2017 itu ada khusus ijin tower dan itu sudah diklarifikasi serta datanya pun sudah di ketemukan, jadi perbedaan itu yang menjadi temuan dengan aturan yang lama dan yang baru dan kami tidak menemukan kekurangan bayar justru sudah sesuai,” kata Ade Setiawan, saat Dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (25/1), di ruang kerjanya.

Sedangkan IMB ternyata benar, kata Ade, kekurangan bayar IMB ada tujuh diantaranya tower yang belum membayar IMB~nya dan belum memiliki IMB dan itu juga yang bersangkutan menyatakan kesiapannya untuk membayar, ada juga yang IMB ya sudah ada tetapi belum dibayar retribusinya.

“Dan yang ketiga ada penghitungan yang keliru sehingga kekurangan bayar. Maka dari itu, kami telah mengambil langkah langkah untuk data yang sudah membangun sudah membayar hingga Rp 400 jutaan, sementara yang lain lainnya kami sudah memberikan surat teguran satu kali dan nanti akan dikirim kembali surat teguran kedua kalinya dan ketika nanti surat teguran yang ketiga kalinya masih saja tidak diindahkan, maka ijinnya akan kami pertimbangkan dan yang tiga lagi kami sudah membuat rancana aksi,” tandasnya.

Dikatakan Ade, ada juga data yang berpotensi, yang dipungut Bappenda Kabupaten Sumedang itu belum ada IMB nya, katanya begitu, maka hal tersebut diklarifikasi sejauhmana kebenarannya. Hal itu kan bisa berpotensi dan belum terhitung, yang di pungutnya adalah pajak reklame tanpa ada IMB nya.

“Dari hal itu, apakah ini sifatnya sementara atau permanen. Kalau yang permanen kami sudah menyiapkan datanya dan sekian jumlahnya, apakah nanti hasilnya sama dengan Bappenda Kabupaten Sumedang atau tidak, dan itu jumlahnya besar hampir Rp 1,4 milyar,” terangnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment