Oleh : Eni Gustini, S.Si (BPS Kabupaten Sumedang)

Program wajib belajar merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Program Wajib belajar diartikan sebagai salah satu kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya pada rentang usia tertentu dijenjang persekolahan tertentu. Program Wajib belajar ini diharapkan akan membuat kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan  sama, kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda semakin berkurang, dan akan menciptakan  kualitas dan daya saing yang semakin baik.

Program Wajib Belajar di Indonesia digulirkan secara bertahap. Tahun 1984 pemerintah menggalakan Program Wajib Belajar 6 Tahun, Program Wajib Belajar 9 Tahun tahun 1994. Dan program belajar 12 tahun pada tahun 2015. Pengguliran kebijakan  ini seyogyanya terus dievaluasi apakah sudah berjalan dengan baik dan merata di setiap daerah dan apakah ketersediaan sarana pendidikan di setiap daerah sudah mendukung untuk kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah ini akan menggambarkan kesuksesan perjalanan kebijakan tersebut. Hasil Susenas maret 2108 (BPS) di Kabupaten Sumedang menghasilkan  Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun ) adalah 99, 17 persen,  APS SLTP ( 13 – 15 tahun)  adalah 97,34 persen dan APS SLTA (16 – 18 tahun)  adalah 71,25 persen.

APS ini  memberi informasi bahwa lebih dari 99,17 persen penduduk usia 7 – 12 tahun telah dapat mengakses pendidikan tingkat SD, 97,34 persen penduduk usia 13 - 15 tahun telah dapat mengakses pendidikan SLTP dan hanya 71,25 persen penduduk usia 16 - 18  dapat mengakses pendidikan menengah atas. Angka ini  juga memberi informasi bahwa masih ada sekitar 0,83 persen penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah, 2,66 persen penduduk usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah dan sebanyak 28,75 persen penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah ini tak lepas dari infrastruktur pendidikan yang tersedia. Berdasarkan data PODES 2018 (BPS), Jumlah Desa/Kelurahan  di Kabupaten  Sumedang  adalah sebanyak 277 desa/kelurahan. Sebanyak 99,64 persen desa sudah mempunyai sekolah SD/MI, 51,45 persen desa mempunyai sekolah SMP/ MTs, dan hanya 16,60 persen desa mempunyai sekolah SMU/MA,  serta hanya 20,22 persen desa mempunyai sekolah SMK.  

Namun demikian, masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah memberikan sinyal bahwa masih perlu pengawalan yang ketat dari instansi terkait terhadap program wajib belajar ini.  Fenomena  yang sering terjadi di masyarakat biasanya berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi keluarga, faktor fisik dan psikis calon peserta didik, faktor tempat yang bersangkutan bersosialisasi, serta keterjangkauan lokasi pendidikan. Latar belakang mengapa fenomena tersebut muncul seyogyanya dijadikan bahan evaluasi  dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar perjalanan kebijakan program wajib belajar sesuai dengan target yang diharapkan.

Program-program  sosialisasi pentingnya pendidikan bagi masyarakat khususnya anak usia sekolah sejatinya terus berlanjut, program – program bantuan pendidikan baik itu berupa beasiswa dan apresiasi terhadap anak dari keluarga kurang mampu ataupun yang berprestasi hendaknya masih digulirkan, fasilitas sekolah yang setara untuk anak didik dengan keterbatasan fisik dan fsikis hendaknya tersedia, dan diupayakan akses yang mudah menuju fasilitas pendidikan. Sehingga fenomena tersebut dapat diminimalisir yang akhirnya dapat mendongkrak partisipasi masyarakat untuk bersekolah.

Ukuran partisipasi masyarakat terhadap pendidikan seperti disebutkan di atas, dapat menggambarkan bahwa program wajib belajar 6 dan 9 tahun  di kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan berhasil namun untuk program wajib belajar 12 tahun masih diperlukan effort kerja dari instansi  terkait.

Program pendidikan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program nawacita. Melalui program wajib belajar 12 tahun pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 7-18 tahun sampai jenjang menengah. Sedikitnya jumlah desa di Kabupaten Sumedang yang tersedia sekolah SMU/MA dan SMK, merupakan salah satu faktor yang ikut  memperlambat pencapaian program wajib belajar 12 tahun. Ketika sarana pendidikan sulit diakses oleh penduduk maka partisipasi pendudukpun akan cenderung berkurang. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang mudah diakses oleh penduduk adalah prasyarat utama. Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait bagaimana melakukan pemerataan infrasuktur ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terhadap beberapa kabupaten/kota, di Indonesia, ternyata program wajib belajar 12 tahun ini masih belum dapat berjalan dengan baik di lapangan, perlu regulasi yang dibuat secara detail serta kebijakan anggaran wajib belajar 12 tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya.

Oleh karena itu, dinas terkait yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumedang pun setidaknya sudah  merencanakan atau mempunyai regulasi dan kebijakan anggaran terkait program wajib belajar 12 tahun ini. Kebijakan ini setidaknya dapat mengendalikan permasalahan tersebut di atas sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.