Bawaslu Lakukan Olah TKP Terkait Dugaan Pelanggaran Pengrusakan APK

Conggeang, Koran Sumedang
Seperti  diberitakan 'Korsum' sebelumnya terkait adanya dugaan perusakan APK salah satu Caleg Demokrat Maman Koswara di Sindokayu Desa Jambu Kecamatan Conggeang,  maka Bawaslu Kabupaten Sumedang langsung bergerak  cepat melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Conggeang. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumedang Ade Sunarya langsung datang dan bertemu Ketua Panwaslu Kecamatan Conggeang Tatang Kuniawan, Rabu (20/2).

Saat dikonfirmasi, Ade mengatakan koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu berupa perusakan alat peraga kampanye (APK) milik salah seorang calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Sumedang dari  partai  Demokrat.

Dikatakan, Panwaslu Kecamatan Conggeang melalui Panwaslu Desa Jambu telah mengamankan barang bukti tersebut.

"Barang bukti berupa baligho untuk sementara kita simpan di Kantor Desa Jambu oleh Panwaslu Desa Jambu," ujar Ade kepada wartawan seusai melakukan koordinasi.

Namun, kata Ade, berdasarkan hasil investigasi/penelusuran yang dilakukan untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran, hingga saat ini terlapor dan uraian peristiwa belum terpenuhi.

"Kami berharap peserta Pemilu atau calon anggota legislatif tersebut menjadi pelapor atas dugaan pelanggaran Pemilu ini," ujarnya.

Menurutnya, dasar hukum yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Ade mengimbau kepada peserta Pemilu dan calon anggota legislatif apabila ada dugaan pelanggaran Pemilu, terutama perusakan alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) agar melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kecamatan di daerah setempat. Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui peristiwa. Serta harus melampirkan foto copy KTP elektronik atau identitas lain, dituangkan dalam formulir B1. Memenuhi syarat formil berupa identitas pelapor, identitas terlapor, batas waktu penyampaian dan kesesuaian tanda tangan dengan identitas. Serta, melengkapi syarat materil berupa uraian peristiwa atau kejadian, waktu dan tempat peristiwa, saksi serta bukti. "Apabila syarat materil dan formil terpenuhi, kita akan menindaklanjutinya," jelasnya.

Ditempat  berbeda  Maman  Koswara  mengapresiasi  kinerja  Bawaslu Kabupaten Sumedang yang bertindak responsif terhadap dugaan  adanya  pengerusakan APK miliknya. " Saya  berterimakasih dan sangat mengapresiasi atas  kerja tim  Bawaslu Sumedang yang sudah  bergerak  cepat  menanggapi terkait adanya  dugaan  pengerusakan  baligho di  Conggeang itu. Ia  berharap  kedepan tidak  ada  lagi  peristiwa seperti  itu," katanya**(F. Arif)

Posting Komentar

0 Komentar