Soal Statemen Kepala DPMPTSP Pajak Reklame Tetap Dipungut Meski Ijin IMB Belum Ada Bappenda: Sudah Sesuai Dengan Aturan

Kota, Koran Sumedang.
Menyikapi berita online Koran Sumedang (18/1) terkait dengan staitmen Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan judul “Soal Temuan BPKRI DPMPTSP Mengaku Sedang Proses Penyelesian,” mengatakan bahwa Bappenda Kabupaten Sumedang tetap saja memungut pajak meski ijin reklame tersebut belum ada, sehingga hal tersebut bisa berpotensi dan belum terhitung karena yang dipungutnya adalah pajak reklame tanpa ada IMB nnya.

“Ada juga data yang berpotensi, yang dipungut Bappenda Kabupaten Sumedang itu belum ada IMB nya, katanya begitu, maka hal tersebut diklarifikasi sejauhmana kebenarannya. Hal itu kan bisa berpotensi dan belum terhitung, yang di pungutnya adalah pajak reklame tanpa ada IMB nya.
Dari hal itu, apakah ini sifatnya sementara atau permanen. Kalau yang permanen kami sudah menyiapkan datanya dan sekian jumlahnya, apakah nanti hasilnya sama dengan Bappenda Kabupaten Sumedang atau tidak, dan itu jumlahnya besar hampir Rp 1,4 milyar,” terangnya dicatut dari berita online Jumat (18/1) diruang kerjanya.

Atas staitmen tersebut, Bappenda Kabupaten Sumedang dalam hal ini Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian Idi Suhandi menjelaskan bahwa penagihan pajak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena antara ijin dan pungutan pajak itu dua hal yang sangat berbeda aturanya, soal pajak aturannya dengan Undang undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa objek pajak didasarkan pada bentuk kegiatan, ketika reklame sudah terpasang itu wajib dipungut pajaknya karena kalau dibiarkan akan kena dengan pasal pembiaran.

“Pajak dan ijin sesuatu yang terpisah, meskipun pelaksanaan dilapangan harus terkait, namun undang undangnya terpisah. Di undang undang pajak tidak menyiratkan apakah itu harus berijin dan tidaknya, karena apa asumsinya orang pajak?, ketika reklame sudah terpangpang artinya reklame tersebut sudah berijin, sementara, orang pajak tidak berhak mempertanyakan apakah sudah berijin dan tidaknya, intinya ketika papan reklame sudah tepasang dan menghasilkan dalam memasarkan prodak itu pajaknya wajib di tarik,”jelas Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian di Bappenda Kabupaten Sumedang Idi Suhendi saat dikonfirmasi Koran Sumedang Rabu (6/2) diruang Lobi Bappneda Kabupaten Sumedang.

Diundang undang pajak, kata Idi, Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2016 tentang tatacara pengelolaan serta Peraturan Daerah Nomor 08 tathn 2010. Bahwa kesemua peraturan tersebut tidak ada yang menyiratkan bahwa petugas pajak harus melihat dulu ijin ijinnya.

“Sekali lagi saya katakan bahwa ketika papan reklame sudah terpangpang otomatis hal tersebut telah menghasilkan diantaranya penjualan prodaknya maka hal tersebut wajib, pajaknya ditarik. Sementara, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah melayangkan surat kepada provinsi Jawa Barat perihal Penjelasan pajak daerah dan legalitas perijinan usaha pada subyek/wajib pajak pada tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengaturan penjelasan atas objek pajak secara berkekuatan hukum,”tandasnya,**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment