Warga Mengeluh Sertifikat Masih Ditahan Oleh Pihak Desa

Kota, Koran Sumedang
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalyu Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir telah membagikan sertifikat kepada warga Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan, bertempat  di kantor Induk Pusat  Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang.

Terkait hal tersebut, Dikonfirmasi Koran Sumedang, Sabtu (2/2), salah satu Warga yang meminta namanya tidak disebutkan merasa kecewa sekali dengan drama yang dimainkan oleh pihak desa Pasalnya, sertifikat sudah diambil oleh masing~masing warga ke IPP Sumedang, kenyataannya setelah di rumah diminta kembali oleh aparat desa.

“Abdi ngarasa katipu, Hanas jauh jauh nyandak sertifikat ka IPP, eh pas geus tepi ka imah mah malah dicarokotan deui ku aparat desa bari ngomong rek diregristrasi atawa rek didameulkeun SPPT~na. Eta sertifikat teh geus aya sababaraha minggu dibagikeun ku pak Bupati tapi pas rek dibawa deui ka desa sertifikatna teu bisa dibawa mun can lunas pembayaran na,” kesal salah satu warga saat dikonfirmasi Koran Sumedang.

Sementara, kata sumber, sebelum diambil sertifikat, aparat desa telah memberikan arahan kalau ada yang nanya bahwa sertifikat tersebut gratis atau tidaknya tinggal dijawab gratis.

“Spontan warga pun menyetujuinya karena memang sangat menginginkan sertifikat pembebasan dari program Prona dari Kementerian Pertanahan jadi sudah merupakan program nasional gratis. Tapi pada kenyataannya, tanah satu bata dihargai Rp 25 ribu. Sementara, kelebihan tanah yang dimiliki oleh warga satu bata Rp 250 ribu yang harus dibayar oleh warga,” jelasnya.

Lebih jauh sumber mengatakan, yang dimaksud kelebihan tanah tersebut adalah secara aturan bahwa lahan yang dibebaskan oleh pemerintah tersebut lalu dibagikan ke warga hanya sepuluh bata, lebih dari itu menjadi aset desa, maka kalau mau dimiliki kelebihan tanah tersebut harus dibayar tembusannya sebesar Rp 250 ribu.

“Tolonglah bagi para penguasa, kami sangat menginginkan sertifikat tersebut untuk kelanjutan hidup kami dan modal hidup kami, untuk registrasi dan SPPT tidak harus dibawa yang Aslinnya cukup dengan foto copy saja, ketika mau diambil setifikat harus lunas dulu pembayaran, sementara saya sendiri harus menebus lebih dari satu juta,” ujarnya.

Dikonfirmasi Koran Sumedang, Sabtu (2/2), Pjs Kepala Desa Mekar Rahayu, Ahdiat, melalui WhatsApp dan telepon belum ada tanggapan terkait dengan penahanan sertifikat warga oleh Desa Mekar Rahayu, hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment