Baru Dua Parpol Yang Akan Melakukan Kampanye Terbuka

Kota, KORAN SUMEDANG
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, memastikan hingga hari ketiga tahapan rapat umum terbuka Pemilu 2019 baru dua partai politik yang melaporkan pelaksanaan rapat umum terbuka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Sumedang Divisi Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya bahwa, sejak dimulainya Kampanye terbuka pada Minggu (24/3) sampai hari ini, baru satu Parpol yang melaksanakan Kampanye terbuka, yaitu Perindo di sekitar Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka hari ini.

"Satu lagi yaitu dari Partai Demokrat, baru sebatas informasi awal, katanya mau ada petinggi partai, akan tetapi belum fix soal waktunya," ujar Korsum di kantor Bawaslu, Selasa (26/3).

Sementara untuk syarat utama penyelenggraan kampanye, lanjut Ade, para peserta pemilu wajib melampirkan surat tanda terima pemberitahuan yang disampaikan ke pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu.

Sementara dari sisi Pengawasan pada tahapan rapat umum terbuka, Bawaslu menurunkan beberapa anggotanya baik dari Bawaslu Kabupaten maupun beberapa anggota Panwas Kecamatan di setiap lokasi kampanye terbuka.

"Kita ingin memastikan, bahwa tidak ada pihak-pihak yang menganggu keberlangsungan kampanye, seperti melibatkan ASN atau mobilisasi ASN ataupun perangkat desa yang tentunya dilarang," terangnya

Selain itu Ade menegaskan, pihaknya sangat melarang kampanye terbuka melibatkan anak dibawah umur. Karena ada keputusan bersama antara Bawaslu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasalnya KPAI khawatir secara fisik jika anak dibawah umur dilibatkan dalam agenda kampanye.

"Jadi ini sebuah alasan psikologis mengapa anak dibawa umur dilarang ikut kampanye. Karena dalam rapat umum ada agitasi propaganda dan hal-hal lainnya yang bukan konsumsi anak," jelasnya

Ade juga menambahkan, pihaknya menghimbau agar di setiap agenda kampanye terbuka agar tidak melakukan ujaran kebencian kepada pihak lain sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 maupun PKPU dan Perbawaslu. Tak hanya itu, peserta pemilu juga dilarang keras untuk menyampaikan atau menyinggung isu-isu SARA dan hoaks.

"Potensi pelanggaran dari masa kampanye yang biasanya bawa atribut diluar kampanye. Misalkan bendera-bendera berbasis agama, suku, ras, ormas, atau golongan itu tidak diperbolehkan," tandasnya ** [Acep Acep].
Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment