DPRD Minta Masyarakat Turut Serta Awasi Pelaksanaan Dana Kelurahan

Kota, KORAN SUMEDANG
Masyarakat diminta turut serta mengawasi pelaksanaan Dana Kelurahan yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Yogi Yaman Sentosa bahwa, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 130 Tahun 2018, dimana APBN mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 350 juta untuk setiap Kelurahan. Ini merupakan program Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan di daerah.

"Jadi saat ini selain Desa yang mendapatkan Dana Desa, kelurahan juga saat ini mendapatkan anggaran untuk pembangunan," ujarnya saat dikonfirmasi Korsum, di Gedung DPD Partai Golkar, Rabu (20/3).

Selain dari APBN, lanjut Yogi, pada Permendagri tersebut juga mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemkab) untuk menggelontorkan anggaran dari APBD Kabupaten, yang nilainya disesuaikan dengan dana terkecil yang diterima oleh desa.

"Kalau dana terkecil yang diterima oleh desa di Kabupaten Sumedang itu sekitar Rp. 700 juta. Jadi satu kelurahan bisa mendapatkan anggaran setiap tahunnya mencapai Rp. 1 miliar lebih," ucapnya

Akan tetapi dikarenakan untuk APBD murni Kabupaten Sumedang sudah diketok, lanjutnya lagi, dimungkinkan untuk kekurangan yang 700 juta dari APBD Sumedang, itu baru bisa dialokasikan pada APBD Perubahan.

"Jadi nanti di APBD Perubahan, Pemkab Sumedang wajib menyediakan anggaran sebanyak Rp. 700 juta, untuk 7 Kelurahan. Dan saat ini kelurahan hanya bisa merealisasikan dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 350 juta yang sudah ada di Kas Daerah," terangnya.

Yogi berharap, dengan adanya Dana Kelurahan tersebut, masyarakat harus turut serta mengawasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

"Selain itu juga untuk proses perencanaan, Kelurahan harus melibatkan semua kelompok masyarakat dan menampung aspirasinya. Sehingga saat penganggaran semua usulan masyarakat bisa terakomodir," tandasnya

Sementara itu Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin membenarkan, kalau Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Sumedang baru bisa dianggarkan pada APBD Perubahan nanti.

"Iya kan Permendagri keluarnya, setelah APBD Sumedang ditetapkan. Sehingga otomatis tidak teranggarkan di APBD murni," ujarnya saat dikonfirmasi Korsum, di Hotel Khatulistiwa, Kamis (21/3).

Sementara itu, lanjut Agus, untuk besaran yang diterima juga akan disesuaikan dengan rumus yaitu setara dengan nilai dana desa terkecil di Kabupaten Sumedang, yaitu sekitar 700 juta.

"Nanti patokannya tetap dengan nilai dana desa terkecil. Akan tetapi juga nanti akan disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang berada di kelurahan tersebut," tandasnya **[Acep Shandy].
Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment