Hadiri Harlah PPP, Kadis PMPTSP Disorot

Kota, KORAN SUMEDANG
Seperti diberitakan sebelumnya di media online Koran Sumedang, soal Hadiri Harlah PPP, ASN Terancam Pidana Pemilu, seperti dikatakan Komisoner  Bawaslu Sumedang bidang  penindakan pelanggaran, Ade  Sunarya, Minggu  (3/3),  di tempat aktivitasnya.
   
Dikatakan Ade  Sunarya, bahwa aturan dan  ketentuan bagi  ASN, TNI Dan Polri hingga  perangkat  desa sudah jelas batasannya.
   
“Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," jelasnya.
   
Adapun yang di acara Harlah PPP kemarin diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang H. Ade Setiawan yang duduk dikursi paling depan.
   
Dikonfirmasi Koran Sumedang, Senin (4/3), melalui pesan singkat SMS, H. Ade Setiawan menjelaskan, kejadian kamarin di plaza asia. "Kapasitas saya kemarin ke plaza asia dalam kapasitas sebagai kadis PMPTSP yang mau menghadap Bupati Sumedang," sebutnya.
   
Laporan yang hendak disampaikna diantaranya, kata kadis, terkait laporan dan permohanan pertama, progres mal pelayananan publik (mpp) yang berkaitan kesiapan peresmian dan langkah langkah kesiapan insprastruktur  beserta sistem jaringan. Yang kedua, permohonan persetujuan biaya untuk pembangunan fisik mpp tahap II yang kapastiannya harus diterima pada hari minggu sore, sebab hari senin tanggal 4 Maret 2019, dinas akan mengadakanforum pembangunan skpd.

"Acara kedah nyandak info besaran biaya ditambah persetujuan atau arahan bupati. Janten ketika bupati ada di plasa asia ku abdi diantosan dituturkeun sebelum abdi kenging arahan sareng info kepastian besaran anggaran ditambah diusulkeun ka APBD Kabupaten Sumedang atanapi ka APBD Provinsi Jawa barat," ungkapnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment