Jumat 'Keramat' Kepala Dinas PMPTSP Akan Dipanggil Bawaslu Sumedang

Kota, Koran Sumedang
Pihak Banwaslu Kabupaten Sumedang , Propinsi Jawa Barat. Saat ini terus melakukan tindakan tegas dengan melakukan investigasi serta akan memanggil kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) yang di duga melakukan pelanggaran.

Tindakan tegas itu dikatakan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang , Bidang penindakan Pelanggaran pemilu Ade Sunarya , Kamis (14/3) kepada Korsum.

Ade mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak Banwaslu Sumedang juga menerjunkan tim khusus tanpa di ketahui oleh siapapun. Seperti  diketahui belum  lama ini juga pihak Bawaslu Sumedang mengawasi  kegiatan acara Harlah  PPP di  Asia Plaza Sumedang dan mendapati salah-satu kepala Dinas yang bertugas di Pemerintahan Daerah kabupaten Sumedang hadir di acara itu.

"Pengawasan pihak kita di acara itu ada. Kita akan panggil Kepala Dinas PMPTSP Ade  Setiawan dan akan kita mintai keterangan terkait kehadirannya di kegiatan itu," katanya

Ia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah tegas jika terbukti bersalah. Namun jika tidak terbukti maka hanya akan mengambil keterangan dari Pegawai Negri Sipil itu.

"PNS itu memang hadir  maka  dari  itu kami butuh keterangan dari yang bersangkutan," tegasnya

Lebih  jauh  ia  mengatakan,  jika dalam  pemeriksaan terbukti  bersalah maka  Bawaslu akan  memberikan  laporan  ke  Komisi Aparatur Sipil  Negara (KASN)."
Jadi Dasar Hukum pemanggilan  yakni
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Corps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi nomor B/71/MSM.00.00/2017 tanggal 27 september 2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi nomor B/36/MSM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Ketentuan Bagi Aparatur Sipil Negara atau Isterinya yang Menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden dan Wakil Presiden." Bebernya

Ade  menambahkan
Klarifikasi akan dilaksankan pada esok  hari." Iya akan  kami  mintai  klarifikasi esok  hari Jumat, 15 Maret 2019 pukul 14.00  bertempat sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang Jalan Pangeran Kornel No. 266 Sumedang ,"pungkasnya**(Fathul Arif)
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment