Kejari Sumedang setahun Menerima Perkara Tipiring Hanya 1 kasus Dari PPNS

Kota, Koran Sumedang.
Kejaksaan Negeri Sumedang melalui Kepala Seksi Pidana Umum menyatakan bahwa menerima perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di tahun 2018 hanya satu perkara saja yaitu kasus Minuman Keras (Miras) dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

“Kejaksaan hanya menerima satu prodak perkara hukum dari PPNS Satpol PP Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 kemarin, dan untuk di tahun 2019 hingga saat ini belum ada penyerahaan berkas perkara Tipiring. Sementara, untuk PPNS di SKPD yang lain belum ada sama sekali penyerahaan prodak hukum Tipiring,”ungkap Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) pada Kejaksaan Negeri Sumedang Ridwan Ibrahim saat dikonfirmasi Koran Sumedang Kamis (28/2) diruang kerjanya.

Dikonfirmasi Koran Sumedang Kordinator PPNS Kabupaten Sumedang Dadi yang mengkordinir PPNS se-Kabupaten Sumedang sebanyak 21 PPNS yang tersebar di dinas dinas yang lain, yang mana untuk PPNS di Kabupaten Sumedang baru terkordinir pada tahun 2018 kemarin.

“Untuk di tahun 2018 kami membentuk dulu organisasinya, sesuai dengan amanat PP No 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disitu diamanatkan bahwa satuan Polisi Pamong Praja sebagai kordinator PPNS daerah. Yang mana semua PPNS baik itu PPNS yang mengawal Undang undang ataupun PPNS yang mengawal Peraturan Daerah (Perda) itu semua di wadahi didalam sekretariat PPNS yang dalam hal ini di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, kami ingin memperkuat dulu persoalan wadahnya,”ujar Kordinator PPNS Kabupaten Sumedang Dadi saat dikonfirmasi Koran Sumedang Kamis (28/2) diruang kerjanya.

Kemudian langkah selanjutnya, kata Dadi, pertiga bulan sekali diadakan Rapat Kordinasi (Rakor) PPNS, rakor tersebut, sebagai wadah atau sarana dari segala permasalahan permasalahan baik itu, Perundang undangan, tindak pidana undang undang, atau tindak pidana ringan dan Peraturan Daerah, dari situ sudah bisa di pahami dan di ketahui berapa jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Sumedang.

“Hingga saat ini biaya operasional untuk penyidikan belum ada, karena mengingat satu kasus itu bisa di berkaskan diperkarakan dan di persidangkan, sekali lagi saya katakan untuk PPNS di Kabupaten sumedang tidak ada biaya Peneylidikan dan penyidikan hingga pemberkasan, memperkarakan lalu menyidangkan, semua itu harus ada biayanya, dan untuk PPNS itu sendiri tunjangannya pun tidak ada,”jelasnya.**[Dady]

Posting Komentar

0 Komentar