Para Politisi Keluhkan KPU Sumedang Yang Kurang Masif Sosialisasikan Pemilu 2019

Kota, KORAN SUMEDANG
33 hari menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sejumlah politisi partai politik di Kabupaten Sumedang keluhkan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak masif sosialisasi  pada Masyarakat.

Seperti dikatakan oleh politisi dari  Partai Golongan Karya (Golkar) Yogie Yaman Sentosa yang mengatakan KPU tidak masif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

"Saya khawatirkan partisipasi pemilih yang targetkan 80%, tidak akan tercapai. Dan yang paling dikhawatirkan kesalahan mencoblos sehingga suara tidak sah itu akan tinggi. Sehingga merugikan pada caleg," sebutnya saat dikonfirmasi Korsum, saat mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di Aula Tampomas IPP Sumedang, Kamis (14/3).

Hal senada dikatakan Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sumedang, Zulkifli M Ridwan juga menyatakan jika kinerja KPU belum menyentuh hingga akar rumput pemilih. Bahkan sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui berapa jumlah surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2019 nanti.

"Apalagi jenis surat suara untuk tiap caleg. Baik itu tingkat DPRD Kabupaten sampai tingkat DPR RI bahkan sampai presiden. Itu mungkin terjadi karena pihak penyelenggara pemilu kurang sosialisasi. Atau mungkin juga strategi sosialisasinya tidak tepat sasaran," tuturnya

Sementara itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Sumedang Atang Setiawan menyebut sosialisasi KPU jelang pencoblosan pada 17 April 2019 nanti masih sangat minim.

"Saat awal silaturahmi ke partai saya sudah sampaikan segera lakukan sosialisasi. Sebab, melihat dari sisi pelaksanaan bakal ribet," ujarnya

Atang juga menerangkan, dengan lima surat suara yang berukuran besar, masyarakat masih banyak yang belum mengerti bagaimana tatacara pencoblosan.

Selain itu, KPU juga di nilai belum maksimal dalam menyosialisasikan mana surat suara yang sah dan tidak sah.

"Yang saya tidak mengerti, ini anggaran besar. Saya jamin, ketika sosialisasi nanti tidak maksimal, hasilnya tidak akan maksimal juga. Jangan salahkan jika nanti banyak yang tidak sah, tidak hadir dan lain-lain. Karena memang dari KPU sampai jajaran bawah itu tidak aktif," tegasnya

Sebelumnya Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumedang Ade Sunarya mendorong agar KPU dapat memaksimalkan kinerja agar target partisipasi pemilih dapat meningkat dari pemilu 2014.

"Dalam rentang waktu yang beberapa hari lagi menjelang hari pelaksanaan diharapkan penyelenggara Pemilu khususnya KPU dapat meyakinkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019," ujarnya

Ade juga menjelaskan, masyarakat perlu didorong untuk memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Karena, ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahwa kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el menjadi syarat untuk memilih," jelasnya.

Selain itu, penjaminan terhadap hak pilih bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan yang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) perlu dipastikan.

Karena, jumlah pemilih DPTb diperkirakan masih akan bertambah disebabkan oleh pengurusan pindah memilih baru berakhir pada 17 Maret 2019.

"Masyarakat masih ada yang belum mengetahui prosedur untuk mengurus form A5 (pindah memilih)," tandasnya ** [Acep Shandy].
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment