Kota, KORAN SUMEDANG.
Persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Sumedang sepertinya terus menjadi perbincangan dikalangan ASN Kabupaten Sumedang, dari mulai pejabat tinggi hingga staf, sementara, kenaikan TPP tersebut hingga saat ini masih tanda tanya, semua pihak dan dari TAPD itu sendiri belum membuka diri untuk memberikan informasi kenaikan TPP dikarenakan masih dalam proses penyusunan.

Informasi yang dihimpun Koran Sumedang dari berbagai sumber bahwa terkait dengan TPP itu menjadi persoalan Nasional bukan hanya di Kabupaten Sumedang saja, mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2017 bahwa daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, namun untuk kepala daerah bupati/wali kota dan gubernur untuk bisa memberikan TPP itu tidak bisa serta merta.

“Untuk memberikan TPP tersebut harus dengan Verifikasi dan Validasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawean Nasional (BKN) dalam hal menentukan nilai jabatan, indeks harga nilai jabatan kemudian nilai dasar tunjangan dan hal tersebut ada rumus penghitungannya, dari sekian rumus itu keluarlah yang disebut dengan Grade (tingkatan) berdasarkan nilai jabatan, di kabupaten/kota itu nilai tertingginya 3550 grade nya 15 yaitu Sekretaris Daerah,” jelas sumber saat dikonfirmasi (16/3).

Grade tersebut hasil dari penghitungan, kata sumber, sementara, grade terendah staf yaitu grade 1 (satu) contohnya kalau di Kabupaten Sumedang itu para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pasukan kuning) dilihat dari pendidikan dan golongan dan sebagainya bukan hanya di DLH dan Kehutanan saja dikecamatanpun ada grade satu.

“Grade ditentukan oleh golongan, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Kalau diurut dari mulai paling tinggi grade di Kabupaten Sumedang, grade 15 adalah Sekretaris Daerah (Sekda), grade 14 adalah Kepala Dinas/Badan, grade 13 Staf Ahli, Kepala BPBD dan Kepala Kesbangpol, grade 12 Kabag di Lingkungan Setda, Sekban/sekdis serta camat, grade 11 itu Irban, Kabag di Setwan dan seluruh kepala bidang meski kabag/Irban sama dengan kabid tapi nilainya berbeda,”sebutnya.

Masih kata sumber, dalam satu grade itu belum tentu nilainya sama sehingga nilai indeks jabatannya berbeda,nilai dasar jabatannya berbeda tapi tidak melebihi grade diatasnya. Kemudian grade 10 di stuktrul kosong di fungsional ada, grade 9 para kepala seksi/kasubag, grade 8 kasubag/kasie /seklur. Selanjutnya grade 7 adalah staf tertinggi hingga terendah grade satu.

“Didalam teknisnya nanti ada kolom grade, Nilai Jabatan (NJ), Indeks Nilai Harga Jabatan (INHJ), Nilai Dasar Tunjangan (NDT), kemudian proporsi. Sementara, penyusunan lamanya TPP tersebut dalam pembagian dan aturanya, secara mekanismenya setelah data ASN di Validasi, verifikasi hasilnya diberikan kepada KemenPan RB setelah dinayatakan lolos oleh KemenPan RB baru bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (Kepbup) setelah Perbup dan Kepbup kelaur barulah dilakukan penyusunan DPA untuk TPP di dinas/badan masing masing,”ujarnya.

Lebih sumber menjelaskan, TPP itu bukan kenaikan bahkan ada TPP nya jadi penurunan,TPP itu tidak semuanya naik penghasilannya, semisal Sekreatris DPMPTSP Kabupaten Sumedang pendapatan TPP nya menjadi turun, sebelumnya mendapatkan eks rupiah belum memakai sistem grade lumayan besar, sekarang memakai sistem grade pendapatannya menjadi turun dan sama dengan setingkatnya.

“Soal pendapatan TPP ada yang turun dan naik itu oleh sistem grade dan berlaku secara Nasional. Contoh kedua pegawai Bappenda Kabupaten Sumedang turun juga, karena yang dipakai adalah sistme grade yang berlaku secara Nasioanal. Kalau bicara secara umum hampir semua grade itu naik karena tidak memiliki honorarium,”tandasnya.**[Dady]