Kota, KORAN SUMEDANG.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang telah mencetak Surat Pemberitahun Pajak Terhitung (SPPT) sebanyak 815 ribu lembar untuk di bagikan ke setiap kolektor Kecamatan dan desa beberapa waktu lalu, kini, SPPT tersebut, telah di berikan secara simbolis kepada kolektor di Asia Plaza tentunya dihadiri oleh Bupati H.Dony Ahmad Munir.

Dalam sambutannya Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyampaikan, pihaknya akan memberikan reward kepada yang tertib administrasi dan taat terhadap pelayanan pajak.

"Sebagai langkah untuk memotivasi dalam pengelolaan pemungutuan PBB P2 ini kami akan memberikan penghargaan kepada camat, kades dan kolektornya. Mereka akan kami umrohkan, dan itu nanti kami akan bekerjasama dengan BJB," ucapnya.
Selain itu, Doni juga berjanji akan menaikan insentif kepada para kolektor pajak di tahun 2020 mendatang. Dimana semula diberikan Rp3000 menjadi Rp5000 per SPPT.

"Nanti akan berikan reward itu. Sebenernya, banyak potensi pendapatan pajak yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Diantaranya, pajak jalan tol, pajak bendungan Jatigede, Pajak PTSL dan lain sebagainya," tuturnya.

Terkait dengan kegiatan tersebut, dikonfirmasi Koran Sumedang Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang H.Ramdan Ruhendi Deddi menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini adalah penyampaian SPPT tahun 2019 diharapkan nanti setelah di terimanya SPPT ini oleh kolektor kecamatan dan desa segera memilah milah yang disesuaikan dengan DHKB dan apabila dilapangan nantinya terjadi beberapa kesalahan maka segera laporkan ke Bappenda Kabupaten Sumedang.

“Ketika nanti setelah menerima SPPT itu terjadi kekeliruan maka laporkan kepada kami dalam jangka waktu tiga bulan kedepan akan segera dilakukan perbaikan oleh kami. Kemudian, ketika memang ttidak ada masalah segera bagikan SPPT tersebut ke masyarakat, sekaligus di himbau kepada masyakarat untuk segera membayarnya,”kata H.Dedi saat dikonfirmasi Kamis (21/3) di Asia Plaza.

Ia menambahkan nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Kabupaten Sumedang tahun 2019, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya penyesuaian tarif PBB P2 yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peratura  daerah nomor 8 tahun 2019 tentang pajak daerah pasal 63.

“Dimana ada perubahan sistem, yang semula dua kelas tarif yakni 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp1 Miliar dan 0,21% untuk NJOP lebih dari Rp1 Miliar, menjadi tiga kelas tarif. Kalau sekarang 0,15 % untuk NJOP sampai dengan Rp1 Miliar, 0,20% untuk NJOP lebih dari Rp1 - 3 Miliar, dan 0,25% untuk NJOP lebih dari Rp3 Miliar," ujarnya.

Dikatakan Ramdan jika acara penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2019 merupakan dasar dalam pemungutan dan penagihan PBB tahun 2019. Serta ini untuk dasar para wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB yang telah menjadi pajak daerah, PBB  merupakan salah satu pajak daerah yang dikelola langsung Pemda Sumedang. Untuk tahun 2019 sendiri, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) ada sebanyak 815.223 lembar SPPT dengan nilai ketetapan sebesar RP 65.462.401.024.**[Dady]