Kota, KORAN SUMEDANG.
Perkara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang H.Ade Setiawan yang telah hadir di acara Hari lahir (Harlah) PPP di Plaza Asia Minggu (3/3) yang lalu, menjadikan temuan untuk Bawaslu kabupaten Sumedang karena seorang ASN yang turut serta ikut terlibat di kegiatan kepartaian. Dari beberapa pemberitaan Koran Sumedang Online, atas pengakuan Ketua Panitia Harlah PPP bahwa Kadis DPMPTSP Kabupaten Sumedang tidak diundang dalam acara tersebut.

Dikonfirmasi Koran Sumedang Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang Bidang Penindakan Pelanggaran Pemilu Ade Sunarya mengatakan bahwa ketika pemanggilan kadis PMPTSP kabupaten Sumedang H.Ade Setiawan pada hari Jumat (15/3) oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) diantaranya Bawaslu Kabupaten Sumedang, kejaksaan Negeri Sumedang dan Polres Sumedang Diberikan berbagai pertanyaan sebanyak 26 soal terkait dengan kehadirannya di Harlah PPP tersbut.

“Sanksinya jelas didalam aturannya jika pemeriksaan terhadap Kadis PMPTSP Kabupaten Sumedang telah selesai dan terbukti  bersalah maka  Bawaslu Kabupaten Sumedang akan  memberikan laporan ke Komisi Aparatur Sipil  Negara (KASN),”katany saat dikonfirmasi Jumat (22/3) diruang kerjanya.

Ia melanjutkan, Jadi Dasar Hukum pemanggilan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Corps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,”ujarnya.

Ade Sunarya menambahkan, Didalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi nomor:B/71/MSM.00.00/2017 tanggal 27 september 2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi nomor B/36/MSM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Ketentuan Bagi Aparatur Sipil Negara atau Isterinya yang Menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Soal nanti setelah ada putusan Gakumdu jelas sanksinya pidana kurungan satu tahun dan atau denda Rp.12 juta bisa kemungkinan dua duanya, sanksi kurungan dan bayar denda juga karena dan atau itu bersifat akumulatif, untuk pemeriksaannya sudah ketahap kemarin sudah melakukan pembahasan satu sudah mengklarifikasi berbagai pihak, yang terlapor dan saksi saksi dan sekarang pembahasan yang kedua dengan Gakumdu,”jelasnya.

Secara kasat mata, kata Ade Sunarya, dan menurut pandangannya bahwa terkait dengan hadirnya ASN di acara Harlah PPP tersebut, itu adalah pelanggaran, dikarenakan ASN hadir dari mulai pembukaan acara hingga penutupan acara, semua rangkain susunan acara Harlah itu bahkan ada fakta intregritas untuk kader, partai politik lalu ada mensukseskan pasangan calon presiden dan itu semua sudah menjadi acara konsolidasi internal partai, soal hasil pemeriksaan pemanggilan pertama bawaslu belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.**[Dady]