Asep Surya Laporkan KPU Dan Bawaslu Kabupten Sumedang ke DKPP

Kota, KORAN SUMEDANG.
Hari ini, Asep Surya Nugraha secara resmi atas nama pribadinya telah melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atas dugaan terkait dengan KPU Sumedang telah mengabaikan surat rekomondasi  dari Bawaslu soal data 344 DPT jadi DPK, dan dugaan Bawaslu Sumedang tidak Profesional menangani ASN Eselon II.
   
“Hari ini, atas nama pribadi dan sebagai warga Sumedang, saya telah melaporkan KPU Kabupaten Sumedang terkait dengan dugaan KPU melalaikan rekomondasi dari Bawaslu Sumedang soal data 344 Daptar Pemilih Tetap (DPT) menjadi Daptar Pemilih Khusus (DPK),”ujar Asep Surya saat dikonfirmasi Koran Sumedang Senin (15/4) melalui pesan WhatsApp.
   
Ia melanjutkan, selain KPU Sumedang telah dilaporkan pula Bawaslu Kabupaten Sumedang terkait dugaan penanganan perkara salah satu ASN eselon II.
   
“Selain KPU Sumedang, saya juga melaporkan atas dugaaan Bawaslu Kabupten Sumedang dalam penanganan Perkara ASN eseelon II yang tidak profesional, sebagai tindak lanjutnya nanti kita lihat saja DKPP menanganinya,”ujarnya.
   
Seperti yang dilansir Koran Sumedang beberapa waktu lalu atas statemen Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, saat dikonfirmasi Koran Sumedang melalui pesan whatsapp-nya, Jumat (12/4), menyebut bahwa hal ini bukan DPT. Data yang 1900-an ini adalah data yang potensi belum masuk kedalam DPT. Dari 1900-an itu ada yang sudah TMS (tidak memenuhi syarat) ada yang MS (memenuhi syarat), ada yang suspect.
   
“Dari data 1900-an itu yang betul-betul belum masuk ke DPT sejumlah 344. Dan 344 ini kami masukan kedalam DPT pada pleno DPTHP 3 lalu. Tapi kemudian di pleno KPU RI, mengharuskan yang tadinya dimasukan kedalam DPT dikembalikan menjadi DPK (Daftar Pemilih Khusus). Diperkuat dengan surat KPU RI No 651 poin 5 yang menyebutkan bahwa data yang sebelumnya DPK dimasukan kedalam DPT pada DPTHP 3, dikembalikan menjadi DPK,” tegasnya.
   
Sama halnya dengan Bawaslu Sumedang berita yang dilansir Koran Sumedang beberapa waktu lalu atas penanganan perkara ASN eselon II, yang hasilnya adalah belum memenuhi unsur, sesuai apa yang dikatakan oleh Ade Sunarya salah satu tim dari Gakkumdu.

“Tim Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa dalam peristiwa dugaan keterlibatan ASN sebagai pelaksana dan / atau tim kampanye pemilu tidak terbukti sesuai fakta-fakta keterangan klarifikasi pihak-pihak terkait,” kata komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang Bidang Hukum dan Penindakan Ade  Sunarya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang Kamis (4/4) melalui pesan WhatsApp.
 
Ia melanjutkan, yang dimaksud tidak memenuhi unsur tersebut Pasal yang diduga dilanggar dalam ketentuan pidana Pemilu, yakni Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan.
 
"Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan / atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah),” ujarnya.
 
Ade menjelaskan, jo: Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu". jo: Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: huruf f yang berbunyi Aparatur Sipil Negara.
 
“Karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu terhadap Kadis PMPTSP Kabupaten Sumedang sesuai dengan keputusan rapat Gakkumdu, maka Kadis PMPTSP direkomendasikan untuk lebih lanjut melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan displin ASN kepada Komisi ASN,” ujarnya.
 
Merekomendasikan, kata Ade, kepada Komisi ASN untuk melakukan kajian terkait keterlibatan ASN yang patut diduga melanggar netralitas ASN dalam Pemilu 2019.
 
“Patut diduga melanggar Pasal 2 huruf f, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 bagian 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,”ungkap Ade.
 
Lebih jauh Ade menjelaskan, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
   
“Bagian F sub 3 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,”tandasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Macko

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment