Di era serba digital, berbagai hal bisa dipublikasi di media sosial, tak terkecuali kampanye pemilihan presiden hingga Pileg. Beberapa upaya persuasif bakal dilakukan tim sukses untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden.
Anggota Komisioner Bawaslu Sumedang Bidang Penindakan Pelanggaran Pemilu mengatakan, hingga batas akhir saat ini belum ada satupun Akun resmi kampanye di media sosial yang terdaftar. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memantau pergerakan kampanye di media sosial.
“ kami sudah berupaya untuk minimalisir kericuhan akibat kampanye di media sosial dengan membatasi kepemilikan akun media sosial oleh peserta pemilu legislatif. Maka peserta diberikan hak untuk memiliki 10 akun dalam satu platform media sosial yang harus didaftarkan ke KPU", katanya pada Korsum (13/4) melalui whatsupp nya.
Ade mengungkapkan, meski telah diberikan hak untuk berkampanye dengan 10 akun terverifikasi, ternyata mereka kebanyakan menggunakan akun yang tidak terverifikasi.
“Peraturan KPU sudah mengatur peserta pemilu diberikan hak membuat akun media sosial untuk misalnya, kampanye masing-masing platform itu 10. Itu yang didaftarkan ke KPU. Yang jadi masalah, tidak ada satu akunpun yang didaftarkan ke KPU Sumedang. Akun media sosial resmi yang didaftarkan ke KPU mesti ditutup per tanggal 13 April 2019. Untuk akun yang tidak terdaftar di KPU pun sama halnya agar berhenti memposting materi kampanye.” Ungkap Ade.
Dikatakan sebagai Bawaslu tidak akan pandang bulu untuk melaporkan akun-akun peserta pemilu, baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi, jika membuat gaduh media sosial dengan hal-hal yang melanggar aturan pemilu.
“Terkait metode kampanye melalui media sosial menurut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, jadwal nya dilaksanakan sejak tiga hari setelah penetapan calon dan berakhir satu hari sebelum dimulainya masa tenang. Jadi pelaksanaannya sejak 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019.
Akun yang sudah didaftarkan maupun yang tidak ketika dipakai untuk menyebarkan hoaks itu akan kita tindak,” ujarnya.
Untuk melihat akun terverifikasi tersebut, Ade mengatakan jika masyarakat bisa mengecek daftarnya di situs KPU. Pihaknya juga mengaku akun-akun kampanye di Sumedang tidak ada yang terverifikasi.**(F. Arif)
0 comments:
Post a Comment