Kota, Koran  Sumedang
Direktur Eksekutif Konsorsium Putrajaya Raya Komite  Nasional  Pengawas Kebijakan Publik Asep Surya Nugraha soroti dugaan pemotongan uang transport pada bimbingan teknis (bimtek) pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumedang belum  lama ini .

“Kami menemukan adanya dugaan pemotongan uang duduk atau uang transport untuk peserta bimtek PTPS. seharusnya setiap orang mendapatkan Rp205.000 tapi yang mereka dapatkan hanya Rp105.000, lalu yang Rp100.000 dikemanakan?,” ungkapnya.

Pihaknya menghimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang melakukan tindakan tegas terhadap oknum tersebut. Karena menurutnya pemotongan itu terjadi di wilayah  Sumedang bahkan  kemungkinan Jawa Barat.

“Bawaslu Sumedang harus berani menindak tegas para oknum pengawas yang nakal dan pihak kepolisian harus berani membongkar pelanggaran ini, ” tuturnya.

Dirinya menambahkan bahwa uang tersebut merupakan hak pengawas tps, dan merupakan anggaran negara.

“Mereka itu petugas lapangan yang secara langsung mengawasi setiap TPS pada pemilu 2019 nanti, ketika hak mereka sudah di potong bagaimana mereka mau menunjukan integritasnya ketika proses pemilihan nanti, jangan sampai hak-hak pemgawas TPS dikesampingkan, “katanya.

Ia pun menghimbau kepada seluruh PTPS untuk segera melaporkan jika pemotongan terjadi diwilayahnya. **(F. Arif)