Kota, KORAN SUMEDANG
Keberadaan Baliho PPP yang terpasang di Bilboard di Jalan Pangeran Geusan Ulun (PGU) Sumedang menjadi sorotan beberapa pihak, khusunya terkait dengan zona pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lingkungan Kecamatan Sumedang Selatan.
Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang Bidang Penindakan Pelanggaran, Ade Sunarya, terkait temuan tersebut masih bersifat dugaan pelanggaran. “Karena untuk menjadikan benar dan salah, harus melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumedang. Sehingga akan kami rapatkan dulu”, katanya saat dikonfirmasi Korsum, Senin (1/4), melalui pesan Whatsapp-nya.
Ade menjelaskan, terkait lokasi pemasangan APK pada pemilihan umum tahun 2019, diatur dengan Keputusan KPU Sumedang Nomor : 131/PL.015.Kpt/3211/KPU Kab/IX/2018, itu sudah merupakan hasil keputusan, yang mana didalamnya sudah dibagi lokasinya tiap kecamatan.
“Untuk wilayah Kecamatan Sumedang Selatan pemasangan APK tersebut, di tikungan Ciherang sampai dengan rumah makan Ponyo, pertigaan Gunung Puyuh sampai dengan depan Makam Gunung Puyuh, Perempatan Nalegong sampai dengan Jembatan Padasuka dan pertigaan Kebon Kol sekitar Alfamart menuju arah Pandai sampai dengan Perusahaan Daun Mas.
 “Sementara, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.OOXI/2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019,” ujarnya.
Yakni, kata Ade, ada di angka 6, bahwa alat peraga sarana benda dalam bentuk lain yang memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh peserta pemilu.
 “Pengawasan pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan dan meteri yang dilarang dalam peraturan perundang undangan,” jelasnya.
 Ade menambahkan, selanjutnya angka 7 menjelaskan peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang di pasilitasi dengan ketetapan KPU..**[Dady]