Sumut, KORAN SUMEDANG.
Program Pemerintah bahwa sertifikat gratis sepertinya hanya angin segar saja, kenyataannya, di Desa Giri Mukti Kecamatan Sumedang Utara tetap saja masih di pungli dengan berbagai dalih. Program pra sertifikasi lahan pertanian tersebut sangat lah membantu untuk petani yang memang tanah sawahnya belum memiliki Sertifikat. Namun, Petani masih belum merasakan rasa gratisnya karena pungutan Selalu saja ada.
   
“Secara simbolis sertifikat sudah diberikan ketika ada Menteri Pertanian di IPP Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu, bahkan pak menteri Pertanian mengatakan sertifikat ini gratis sama halnya dengan Bupati Sumedang pun mengatakan demikian. Lalu dipanggil satu persatu dari kelompok masing masing penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan,”ujar Yayah, Marni dan Amih Anih warga RW 14 saat dikonfirmasi Koran Sumedang Selasa (16/4) Dilingkungan RW 14.
   
Ketika sertifikat diterima oleh semua warga, kata Yayah, kurang lebih yang hadir di Desa Giri Mukti 25 orang sebagai perwakilan dan menerima sertifikat tanah sawah tersebut, baru saja keluar dari IPP, sertifikat tersebut di ambil kembali oleh orang desa.
   
“Baru saja megang sertifikat hanya sebentar dan keluar di IPP Kabupaten Sumedang, sertifikat tersebut diambil kembali oleh pihak desa, katanya desa belum menandatangani. Sampai sekarang sertifikat belum saya ambil, karena harus di tebus dengan uang Rp.200 ribu, timana atuh duitna,”jelas Yayah.
   
Yayah melanjutkan, yang paling bikin miris, ketika acara menteri Pertanian, itu ada uang duduknya sebesar Rp.100 ribu dari Bupati Sumedang, kenyataannya, yang diterima hanya Rp.50 ribu/orang.
   
“Saya tahu nilainya seratus ribu itu dari desa yang lain pas dibuka amplopnya seratus ribu warna amplopnya putih, tapi yang kami terima warna amplopnya beda dengan yang lain bukan putih isi amplopnya pun hanya Rp.50 ribu,”ujarnya.
   
Dikatakan Yayah, si penerima sertifikat itu adalah petani, dari mulai sosialisasi saja, petani sudah memberikan uang karena di minta untuk biaya ukur, beli materai dan buat jamuan sebesar Rp.95 ribu/orang.

“Ayeuna geus di serahkeun sertifikat eta malah di carokot dai dalih na pihak desa can nandatangan, ujung ujungna kudu ditebus Rp.200 ribu, lain ku masalah duit dua ratus ribuan, ku asa di heureuykeun pisan, Mun ti awal atuh di itung hela kaperluan na?, lain nuntut keiu, pas ditanyaeunkeun jang materai, urut kaditu kadieuna, da sagala rupa ge bisa menang sertifikat teh lain ku cai atah, kitu tah ngomongna teh,”katanya.

Di waktu yang sama, Kepala Desa Giri Mukti Kecamatan Sumedang Utara Adang mengatakan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi kepada ketua kelompoknya agar soal pungutan Rp.200 ribu itu segera diselesaikan.

“Sebetulnya saya tidak tahu begitu dalam soal sertifikat gratis itu, yang penting aman dan warga dapat sertifikat gratis atas program pemerintah, saya sudah mengkonfirmasi ke ketua kelompok nya agar permasalahan pungutan tersebut segera diselesaikan dengan warga bagaimana caranya, katanya mau di selesaikan,”ujarnya.

Sebelumnya, Koran Sumedang mengkonfirmasi kepala UPTD Pertanian Sumedang Utara pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Budi mengatakan bahwa terkait dengan sertifikat tersebut sudah di serahkan kepada kelompok masing masing ketika jelang kegiatan adanya Kementrian Pertanian di IPP Kabupaten Sumedang.

“Program tersebut adalah Pra Sertifikat Lahan Pertanian yang mana hasil kerjasama antara BPN pusat dan Kementrian Pertanian guna membantu para petani yang lahan sawahnya belum memiliki sertifikat. Desa Giri Mukti mengajukannya pada tahun 2017 baru terealisasi tahun 2019 ini,”jelasnya saat dikonfirmasi Senin (15/4) diruang kerjanya.

Dijelaskan Budi, Desa Giri Mukti mendapatkan 100 bidang dan baru teralisasi 89 bidang, ini program sertifikat gratis tidak ada pungutan, pihak UPTD Pertanian hanya menampung usulan saja selanjutnya di serahkan ke dinas dan BPN Sumedang, terkait denga adanya pungutan itu pihaknya tidak mengetahuinya.**[Dady]