Soal DPT, KPU Dilaporkan ke Bawaslu Sumedang


Kota, KORAN SUMEDANG
Terkait rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumedang tentang tidak ditindaklanjutinya 1900 warga yang memiliki hak pilih untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal secara sah bisa. Bappilu Partai Nasdem Sumedang melaporkan ke yang terkait dengan dasar Undang undang  No 7 Tahun 2017 Pasal 512.

“Dalam Undang undang nomor 7 tahun 2017 pasal 512 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),” kata Ketua Bappilu Partai Nasdem, Toni S Liman, kepada Koran Sumedang, Jumat (12/4), melalui pesan WhatsApp.

Toni melanjutkan, dirinya dari awal sudah ragu dengan Komisioner KPU yang baru terbentuk itu, namun pihaknya masih memberi toleransi dengan cara kerjasama tentang hal hal yang terkait informatif.

“Namun, detik terakhir ini muncul hal yang kami pikir sangat merugikan kami secara keseluruhan, DPT yang tidak ditindaklanjuti jumlahnya sangat besar, disaat seluruh rakyat ingin berkonstribusi besar menyukseskan pemilu, justru konyol KPU Sumedang sendiri yang menjegalnya,” tandasnya.

Dikatakan Toni, untuk itu pihaknya akan melaporkan, bahwa ini adalah tindakan pidana seperti yang tertuang dalam pasal 512 undang undang No 7 th 2017.

“Kami sore ini akan berkomunikasi ke bawaslu kemudian langsung kami laporkan,” lantangnya.

KPU : Ini bukan Soal DPT
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, saat dikonfirmasi Koran Sumedang melalui pesan whatsapp-nya, Jumat (12/4), menyebut bahwa hal ini bukan DPT. Data yang 1900-an ini adalah data yang potensi belum masuk kedalam DPT. Dari 1900-an itu ada yang sudah TMS (tidak memenuhi syarat) ada yang MS (memenuhi syarat), ada yang suspect.

“Dari data 1900-an itu yang betul-betul belum masuk ke DPT sejumlah 344. Dan 344 ini kami masukan kedalam DPT pada pleno DPTHP 3 lalu. Tapi kemudian di pleno KPU RI, mengharuskan yang tadinya dimasukan kedalam DPT dikembalikan menjadi DPK (Daftar Pemilih Khusus). Diperkuat dengan surat KPU RI No 651 poin 5 yang menyebutkan bahwa data yang sebelumnya DPK dimasukan kedalam DPT pada DPTHP 3, dikembalikan menjadi DPK,” tegasnya.**[Dady]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment