Soal Pra Sertifikat Lahan Pertanian Desa Girimukti dipungut 200 ribu Ketua Gapoktan Sebut Kesalahpahaman Komunikasi

Sumut, KORAN SUMEDANG.
Pada pemberitaan sebelumnya di Koran Sumedang online terkait dengan program Pra Sertifikat Lahan Pertanian Yang bekerja sama antara Kementrian Pertanian dan BPN pusat untuk membantu para petani Yang lahan pertaniannya belum memilki sertifikat, maka dengan program pra Sertifikat Lahan Pertanian tersebut petani sangat terbantu seperti Yang terjadi di Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara.

“Dalam pemberitaan kemarin di Koran Sumedang Online saya membaca bahwa anggota yaitu petani dipungut dua ratus ribu oleh panitia untuk menebus sertifikatnya yang telah selesai sebanyak 89 sertifikat itu benar adanya,”kata Ketua Gapoktan Desa Girimukti Supriatna/yasir Yang didampingi Kepala Desa Girimukti Adang dan Ketua BPD Desa Girimukti Kukun, saat dikonfirmasi Koran Sumedang Selasa (30/4) diruang kerja Kepala Desa Girimukti.

Dalam hal ini, kata Yasir, sebetulnya ini sudah tidak ada masalah, jauh jauh hari sebelum program pra sertifikat lahan pertanian di sosialisasikan memang gratis, yang dimaksud gratis tersebut adalah biaya pembuatan sertifikatnya karena sudah di tanggung oleh pemerintah.

“Lalu muncul lah biaya yang dua ratus ribu dan biaya sebelumnya Sekitar kurang lebih enam puluh ribu. Yang menjadi kesalahpahaman anggota atau penerima sertifikat itu bahwa biaya keseluruhan hampir tiga ratusan, saya katakan itu salah, panitia belum sepenuhnya menyampaikan kepada anggota namun anggota terlanjur kesal dan seharusnya mengklarifikasi kepada kami,”jelas Yasir.

Lebih tegas Supriatna mengatakan, jadi dua ratus ribu tersebut sudah Include artinya biaya dua ratus ribu itu sudah final tidak ada tambahan lagi semisal ada anggota Yang sudah memberi enam puluh ribu tinggal bayar kekurangnnya sekitar seratus empat puluh ribu an. Jadi bukan seperti yang sekarang jadi perbincangan.

“Biaya dua ratus ribu peranggota itu jelas peruntukan nya dan hasil musyawarah, dari mulai biaya patok pengukuran, biaya ukur, jamuan dan untuk kas panitia karena panitia atau kelompok sama sekali tidak memiliki uang kas,”tandasnya.

Diwaktu yang sama Kades Girimukti Adang pun senada apa yang dikatakan Yasir, bahwa kepala desa hanya mempasilitasi kepentingan kelompok dengan dinas terkait agar program pra sertifikat lahan pertanian itu benar benar bisa di manfaatkan oleh para petani yang belum memiliki sertifikat lahan sawahnya.

“Anggota atau petani sebagai penerima manfaat merasa diuntungkan jadi memiliki sertifikat lahan pertaniannya dan kelompok tani lebih jauhnya Gapoktan pun harus berjalan ke organisasiannya dengan memiliki kas keuangan dan menjadikan keuntungan untuk kelompok itu sendiri,” kata Adang.

Sama halnya dengan ketua BPD Desa Girimukti Kukun, menjelaskan bahwa dengan adanya pungutan sebesar dua ratus ribu itu sudah sangat wajar, melihat kepentingan kelompok agar bisa berjalan dan bisa menyerap Program yang lainnya.

“Pungutan dua ratus ribu itu hanya kesalahpahaman saja, hasil musyawarah bahwa benar dua ratus ribu itu sudah include biaya apapun didalam nya, karena gratis itu bukan semuanya gratis nemun melainkan biaya materai dan lain lainnya di luar biaya proses sertifikat menjadi tanggungan kelompok tani, karena pemerintah hanya memberikan gratisnya tersebut biaya pembuatan sertifikat l,”ujarnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment