Sudah 5 Tahun Pembebasan Jalan Tol, SDN Sukawening, Mesjid, dan Lahan Desa Mekarjaya Masih Digantung


 Sumut, KORAN SUMEDANG
Pembebasan jalan tol di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara masih menyisakan pekerjaannya, kurang lebih sebanyak 11 orang termasuk lahan Desa Mekarjaya, SDN Sukawening dan Mesjid sudah lima tahun ini masih saja belum ada kepastian pembayarannya. Padahal, kantor desa sangat penting untuk pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini kondisi bangunannya tidak layak.
“Sebetulnya dari mulai tahun 2016 proses perijinan dari desa itu sudah masuk dan sudah di serahkan ke Dinas PMD kabupaten Sumedang, hanya orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak jalan tol kurang pro aktif. Karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka oleh PPK itu diserahkan kembali ke desa pada tahun 2018 karena mau di proses ke provinsi PPK mungkin malu, maka dikembalikan,” jelas Kepala Desa (Kades) Mekarjaya, Dudung Suryana, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Kamis (11/4), di lingkungan desa.
Desa sementara, kata Dudung, titi mangsa tahun 2016 baru tahun 2018 akan di ke provinsikan. Atas hal tersebut, maka segala kekurangan dari persyaratan diperbaharui kembali, dilengkapi dan PPK masih saja kurang pro aktif. Ada hal yang memang diluar kontek mungkin yang harus terpenuhi, bahkan di Pemkab Sumedang pun ada tim-nya sesuai dengan SK Bupati dari Dinas Perkim Kabupaten Sumedang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan banyak lagi.
“Pada saat penilaian segala macam tentunyakan ada biaya operasional, mungkin salah satu penghambatnya hal tersebut. Sementara, PPK enggan mengeluarkan biaya operasional itu, termasuk pembebasan mesjid dari tahun 2014 belum ada penggantian untuk biaya operasionalnya, meski sudah mengeluarkan biaya sendiri. Bahkan, sekarang harus di-nol-kan kembali, karena sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat yang 500 meter kebawah ijinnya cukup sampai provinsi. Jadi, intinya yang membutuhkan lahan tidak proaktif,” jelas Dudung.
Dudung melanjutkan, kaitan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu, bangunan sekolah SDN Sukawening milik Dinas Pendidikan sementara lahannya adalah milik desa, setelah nanti pembayaran pembebasan, bahwa sekarang ada kebijakan baru, seluruh aset desa itu tanah diganti tanah, bangunan diganti kembali diganti bangunan, karena ada kebijakan tersebut maka menghambat lagi proses.
“Sampai saat ini belum saja selesai pembebasan jalan tol itu karena terlalu panjang proses birokrasinya, pokokna rudet pisan. PPK nya dari pusat makin sulit saja untuk kordinasi, sementara, sekolah, bangunan kantor desa dan mesjid masih saja kesulitan sampai sekarang. Sudah lima tahun ini masih belum ada perubahan,” pungkasnya.**[Dady]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment