Terhindar Dari Pelanggaran Pidana Pemilu Dari Gakkumdu, Kini, Kadis PMPTSP Berhadapan Dengan Komisi ASN

Kota, KORAN SUMEDANG.
Perkara Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sumedang H. Ade Setiawan (ASN) terkait dengan kehadirannya dalam acara Harlah PPP di Plaza Asia Minggu (3/3) yang lalu, terus bergulir perkaranya, hingga Gakkumdu memutuskan pada Selasa (26/3) Kadis PMPTSP Kabupaten Sumedang tidak memenuhi unsur pidana pemilu.
   
“Tim Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa dalam peristiwa dugaan keterlibatan ASN sebagai pelaksana dan / atau tim kampanye pemilu tidak terbukti sesuai fakta-fakta keterangan klarifikasi pihak-pihak terkait,” kata komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang Bidang Hukum dan Penindakan Ade  Sunarya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang Kamis (4/4) melalui pesan WhatsApp.
   
Ia melanjutkan, yang dimaksud tidak memenuhi unsur tersebut Pasal yang diduga dilanggar dalam ketentuan pidana Pemilu, yakni Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan.
   
"Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan / atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah),” ujarnya.
   
Ade menjelaskan, jo: Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu". jo: Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: huruf f yang berbunyi Aparatur Sipil Negara.
   
“Karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu terhadap Kadis PMPTSP Kabupaten Sumedang sesuai dengan keputusan rapat Gakkumdu, maka Kadis PMPTSP direkomendasikan untuk lebih lanjut melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan displin ASN kepada Komisi ASN,” ujarnya.
   
Merekomendasikan, kata Ade, kepada Komisi ASN untuk melakukan kajian terkait keterlibatan ASN yang patut diduga melanggar netralitas ASN dalam Pemilu 2019.
   
“Patut diduga melanggar Pasal 2 huruf f, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 bagian 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,”ungkap Ade.
   
Lebih jauh Ade menjelaskan, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
     
“Bagian F sub 3 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,”tandasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Macko

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment