Bandung, KORAN SUMEDANG.
Dalam sidang perkara pengaduan Selasa (28/5) di Gedung Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang langsung di pimpin oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mana tupoksi dari DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.

Perkara pengaduan yang dilaporkan Asep Surya sehingga di sidangkan oleh DKPP menuntut dua lembaga besar yakni Komisioner KPUD Sumedang untuk di pecat dan Bawaslu Sumedang dituntut untuk lebih transparan dan lebih profesional  dalam menangani perkara Pemilu seperti kasuistik Kepala DPMPTSP Sumedang Ade Setiawan yang hadir di Harlah PPP.

“Dalam sidang DKPP yang tadi baru selesai, hari ini Selasa (28/5) di Bawaslu Jabar, saya selaku pengadu meminta Ketua KPU Sumedang dan seluruh komisionernya untuk dipecat karena melanggar prinsip kepemiluan LINDUNGI HAK PILIHMU dengan menghilangkan Hak pilih Warga Negara yang ber e-KTP dengan cara tidak memasukan ke dalam DPT malah memasukannya kedalam DPK,” jelas Asep Surya saat di konfirmasi Koran Sumedang Selasa (28/5) di Gedung Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Ditegaskan Asep Surya, dalam sidang tersebut mengatakan perlakuan pemilih yang masuk DPT dan DPK berbeda, sehingga melanggar hak azasi manusia yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

“Sehingga penghilangan hak pilih seseorang berpotensi melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pasal 512 UU NO.7 tahun 2017 tentang Pemilu padahal ada rekomendasi Bawaslu Sumedang tetapi di abaikan,” ucapnya.

Atas pernyataan Asep Surya di depan Majelis Persidangan Pengaduan DKPP, ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi membantahnya dan menjelaskan dihadapan DKPP bahwa Terkait dengan data pemilih DPT yang menjadi DPK, kami kabupaten/kota hanya menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan di tingkat nasional.

“Pada dasarnya kami sudah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu dengan memasukkan data pemilih DPK menjadi DPT pada 2 april 2019, dan juga data tersebut pada tingkat provinsi ikut ditetapkan,” ujar ketua KPUD Sumedang saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Kamis (30/5), melalui pesan WhatsApp.

Pada rekapitulasi nasional, kata Ogi, pemilih yang sebelumnya dimasukkan ke dalam DPT dari DPK dikembalikan menjadi DPK.

“Setelah penetapan ditingkat nasional ada Surat Edaran No. 651 yang didalamnya mengharuskan kabupaten/kota dan provinsi harus melakukan rekapitulasi menindaklanjuti apa yang sudah ditetapkan pada rekapitulasi tingkat nasional,”imbuhnya.

Tidak hanya KPU Sumedang, Asep Surya pun melaporkan dan menjelaskan dihadapan persidangan DKPP tersebut bahwa kinerja dari Bawaslu Sumedang dianggap tidak transfaran dalam setiap penanganan kasus perkasus perkara Pemilu.

“Dalam setiap perkara yang ditangani oleh Bawaslu Sumedang selalu berakhir dengan tidak memenuhi unsur baik unsur pidana ataupun unsur pelanggaran yang lainnya,” jelas Asep Surya dihadapan sidang perkara pengaduan DKPP.

Dikatakan Asep Surya, dengan perkara seorang pejabat eselon dua yaitu kepala DPMPTSP Sumedang Ade Setiawan yang jelas jelas hadir ditengah kegiatan pelaksanaan Partai PPP di Asia Plaza tersebut dalam penanganan kasus nya pun tidak memenuhi unsur.

“Yang Mulya, atas kinerja dari Bawaslu Sumedang saya kecewa, karena setiap kasus yang ditangani oleh Bawaslu Sumedang selalu saja tidak memenuhi unsur pidana atau unsur yang lainnya, artinya kinerja Bawaslu Sumedang tidak transfaran dalam setiap menangani perkara pemilu karena ketika saya meminta hasil pemeriksaan Kepala DPMPTSP Sumedang Ade Setaiwan yang tidak memenuhi unsur itu, Bawaslu Sumedang tidak memberikannya sekedar copian saja,”Ungkap Asep Surya

Atas hal tersebut, Ketua Bawaslu Sumedang Dadang pun menjelaskan dan mengakui bahwa Bawaslu Sumedang tidak memberikan berkas hasil pemeriksaan Gakkumdu atas penanganan kasus Ade Setiawan dan terkait dengan transfaransi kinerja Bawaslu itu sudah sangat transfaran.

“Bawaslu Sumedang sudah menerapkan pasal 494 sebagaimana yang  disampaikan oleh pengadu. Setelah kami melakukan klarifikasi kepada Panwascam Sumedang Utara, Panitia Harlah PPP dan kepala DPMPTSP Sumedang,” jelas Dadang, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, usai pelaksanaan Sidang Perkara Pangaduan.

Ia melanjutkan, apa yang dituduhkan pengadu terhadap Ade Setiawan itu termentahkan karena yang bersangkutan bukan sebagai tim kampanye atau sebagai pelaksana kampanye, soal tidak transparannya Bawaslu Sumedang apa yang dituduhkan oleh pangadu bahwa Bawaslu Sumedang sudah transparan apapun perkara yang ditangani selalu diekspos ke media massa.**[Dady]