Oleh : Ir. Ipoy Yulianawati
Fungsional Statistisi Muda di BPS Kabupaten Sumedang

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sampai sejauh ini tetap menjadi topik yang menarik dan selalu hangat diperbincangkan.  Persoalan kesetaraan gender tidak lagi hanya dimonopoli kalangan akademis ataupun aktivis gerakan feminis,  tetapi persoalan gender telah masuk dalam wilayah negara.  

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi”. Persoalannya adalah apakah selama ini kesetaraan tersebut sudah direalisasikan dalam setiap aspek kesempatan kerja yang ada, baik ekonomi, sosial maupun politik.

Faktanya, dalam kehidupan yang ada sekarang ini, dalam aspek politik, peran serta perempuan tampaknya masih tersingkirkan, pembatasan quota caleg perempuan sebesar 30 persen sebagai gambaran bahwa kesempatan perempuan untuk sejajar dengan laki-laki masih belum diakomodir. Dalam hal pekerjaan, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan perekruitan dan pembagian kerja.  Pandangan bahwa laki-laki dianggap wajib bekerja karena sebagai pencari nafkah serta memiliki fisik yang kuat, menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan yang selalu dianggap memiliki kewajiban mengurus rumahtangga. Walaupun di sisi lain pandangan bahwa perempuan dianggap remeh dan hasil kerjanya dianggap tidak lebih baik daripada laki-laki tampaknya sudah tidak berlaku lagi.

Kabupaten Sumedang yang selama ini terkenal dengan julukan “Kota Leutik Camperenik”, bertopografi pegunungan, periode 2018-2024 mempunyai visi “Sumedang Simpati (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif)”, ternyata pada tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang per kecamatan tahun 2010-2020  dihuni oleh 572.290 orang penduduk laki-laki dan 577.616 orang penduduk perempuan. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Sumedang diurutan ke 18 dibanding Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.  Dari 1.149.906 orang penduduk tersebut, sebesar 548.642 orang (47,71 persen) berupa angkatan kerja, dimana di dalamnya terdiri dari 66,47 persen angkatan kerja laki-laki dan 33,53 persen angkatan kerja perempuan. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja adalah 66,18 persen laki-laki dan 33,82 persen perempuan. (Sakernas tahun 2018, diolah).

Analisis lebih jauh untuk melihat perbedaan kesempatan kerja dapat dicerminkan dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2018 TPAK perempuan di Kabupaten Sumedang hanya 41,04 persen, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 83,54 persen.  Perbedaan tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan.  Hal yang tidak kalah pentingnya untuk disoroti yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data Sakernas  menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 yaitu 7,93 persen untuk perempuan, dan 7,05 persen untuk laki-laki (perempuan lebih besar 0,88 dibanding laki-laki).

Kaitan dengan rendahnya TPAK perempuan dapat dilihat dari kegiatan seminggu yang lalu, dimana kegiatan seminggu yang lalu untuk perempuan sebesar 49,86 persen adalah mengurus rumahtangga, sedangkan laki-laki hanya 3,37 persen, di samping itu juga ada kaitannya dengan status pekerjaan utama. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga (tidak mendapat upah) adalah sebesar 16,53 persen, sedangkan laki-laki hanya sebesar 2,77 persen.  Di lain pihak, rendahnya rata-rata upah yang diterima perempuan jika dibandingkan dengan rata-rata upah yang diterima laki-laki, juga menjadi pemicu terjadinya kesenjangan gender dalam hal ketenagakerjaan.  Masih dari hasil Sakernas, bahwa lapangan usaha yang dominan digeluti perempuan adalah sektor perdagangan dimana jumlah perempuan yang bekerja di sektor perdagangan tersebut sebesar 29,93 persen.

Semakin sempitnya kesempatan kerja, diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perempuan berusaha mencari pekerjaan ke luar negeri. Imbalan (upah gaji) yang tinggi, menjadi daya tarik tersendiri yang menyebabkan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi TKI, dengan segala konsekuensi dan resiko yang tinggi yang harus ditanggung sendiri.

Umumnya, kesempatan kerja yang ditawarkan masih berkategori informal misalnya pembantu rumahtangga untuk perempuan, hal tersebut tentunya berkaitan dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan TKI kita. Data Disnaker menyebutkan bahwa pada tahun 2018, jumlah TKI yang berasal dari Kabupaten Sumedang adalah 174 orang, dimana dari sejumlah tersebut 144 orang (82,76 persen) adalah perempuan dan 20 orang (17,25 persen) laki-laki.  Dari sejumlah 144 orang tenaga kerja wanita tersebut, 129 orang TKW (89,58 persen) bekerja di sektor informal, dan hanya 15 orang (11,42 persen) yang bekerja di sektor formal. Mayoritas Negara tujuan TKI adalah Malaysia (43,86 persen); kemudian berturut-turut Taiwan 28,34 persen; Singapura 18,18 persen; Hongkong 5,88 persen dan Brunai Darussalam 3,74 persen.

 Dari gambaran di atas dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Sumedang maka sudah selayaknya menjadi renungan dan bahan pemikiran semua stakeholders yang terkait untuk mencari terobosan dan langkah-langkah yang lebih konkrit guna terciptanya kesempatan kerja yang berbasis gender.  Pemenuhan hak-hak perempuan sudah sepatutnya disejajarkan dengan kaum laki-laki, karena sejauh ini tidak sedikit pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya hanya bisa dikerjakan oleh perempuan karena memerlukan keuletan dan ketelitian yang tinggi.  Di samping itu, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di sektor informal juga sudah sepatutmya lebih ditingkatkan lagi.