Ratusan Pemilik Izin Lingkungan di Sumedang Lalai Menyampaikan Laporan Periodiknya

Kota, KORAN SUMEDANG
Kesadaran para Pengusaha/pemilik Ijin Lingkungan di Kabupaten Sumedang dinilai masih rendah terhadap kewajibannya untuk membuat dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang, Feri Satria bahwa, kebanyakan Perusahan/Pemilik Izin Lingkungan di Kabupaten Sumedang, masih rendah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pelaksanaan UKL-UPL / RKL -RPL.

"Jadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pasal 53 bahwa, setiap perusahaan yang sudah mendapatkan izin lingkungan itu berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya setiap Enam bulan sekali. Dan dalam hal ini umumnya kesadaran mereka untuk menyampaikan laporan secara periodik masih rendah. Itu bisa dilihat dari  hasil evaluasi pengelolaan lingkungan hidup yang di lakukan oleh DLHK," ujarnya saat dikonfirmasi Korsum di ruang kerjanya, Senin (13/5).

Feri menuturkan, untuk jumlah perusahaan yang teregistrasi memiliki dokumen UKL UPL yang tercatat dari tahun 2014-2018 terdapat 343 usaha/jenis kegiatan. Sedangkan perusahaan yang teregistrasi memiliki AMDAL tercatat dari tahun 2006-2018 terdapat 21 Usaha/Kegiatan. Dengan demikian perusahaan yang teregistrasi memiliki dokumen lingkungan (UKL, UPL dan AMDAL) tercatat 364 Usaha/Kegiatan di Kabupaten Sumedang.

"Berdasarkan data yang ada pada kami dari jumlah 364 usaha/kegiatan tersebut. Yang sudah taat menyampaikan laporan periodiknya baru 37 usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan periodiknya pada tahun 2018," tegasnya

Adapun penyebab rendahnya ketaatan pemilik izin lingkungan dalam melakukan kewajiban membuat dan menyampaikan laporan periodiknya. Diduga karena mereka belum mengetahui kewajibannya, sesuai dengan yang diamanatkan pada PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

"Selain itu juga, diduga para pemilik izin lingkungan belum mengetahui ketentuan dalam penyusunan laporan periodiknya," tegas feri

Sementara langkah yang diambil DLHK dalam menyikapi rendahnya ketaatan pemilik ijin lingkungan tersebut, lanjut Feri, pihaknya terus melakukan kegiatan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna membangkitkan kesadaran dalam  pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam dokumen/izin lingkungan

"Evaluasi tersebut termasuk mengecek langsung bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemilik izin, seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut dan memberikan pembinaan, serta melayangkan surat pemberitahuan terhadap para pemilik izin lingkungan," tandasnya.

Sementara itu dikutip dari PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, pada pasal 53 bahwa, pemegang izin lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Dan konsekuensi hukum bagi pemilik izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 dikenakan sangsi administratif, dan pasal 71, pemilik izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 dikenakan sangsi administratif yang meliputi : Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin Lingkungan dan Pencabutan Ijin Lingkungan. ** [Acep Shandy].

Posting Komentar

0 Komentar