Bappenda Terus Upayakan Piutang PBB Tahun 2018 Segera Terselesaikan

H. Rohana Kabid Perencanaan dan Pengendalian
Bappenda Kab. Sumedang

Kota, KORAN SUMEDANG.
Tahun 2018 untuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang masih memiliki pekerjaan rumah yang bisa dikatakan berat yakni piutang PBB masih mengendap sebesar kurang lebih Rp.5 milyar. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Sumedang salah satunya akan segera mengevaluasi kembali titik permasalahannya yang sebenarnya, apakah permasalahan tersebut dari kolektor pajak atau dari wajib pajak.

Dikonfirmasi Koran Sumedang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Bappenda Kabupaten Sumedang H. Rohana menjelaskan bahwa terkait dengan piutang PBB P2 tahun 2018 tersebut ada dua opsi yang harus di selesaikan apakah terkendala dari kolektor pajaknya atau terkendala dari para wajib pajaknya?.

“Bidang Perencanaan dan Pengendalian menugaskan Kasubid Pengawasan dan Pengendalian untuk melakukan monitoring dan evaluasi mengenai piutang tahun 2018, yang memang piutang tahun 2018 cukup lumayan, untuk buku satu, dua dan tiga hampir di angka lima milyar. Untuk buku satu, dua dan tiga yang dikelola oleh desa dan kecamatan itu harus segera dioptimalkan sebagai sumber pendatan dari piutang, sehingga pihak Bappenda Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Perencanaan, pengawasaan dan pengendalian untuk melakukan operasi ke lapangan,”jelasnya saat dikonfirmasi Selasa (17/6) diruang Media Center.

Ditegaskan H.Rohana, ketika nanti di lapangan baik di desa atau di kecamatan, baru bisa di simpulkan, apakah mengendapnya di kolektor pajak atau di wajib pajak. Ketika ditemukan bahwa mengendapnya di kolektor pajak maka itu akan menjadi temuan hukum, biasanya yang sering terjadi itu titik permasalahan pengendapan pajak tersebut ada di wajib pajak bukan di kolektor pajak.

“Kita akan segera melakukan monitoring, evaluasi ke setiap desa dan kecamatan yang masih memiliki piutang pajak PBB P2. Sehingga tin pengawasan dan pengendalian akan melakukan sosialisasi kepada desa dan kecamatan yang masih memiliki piutang pajak PBB P2 dari 270 desa kurang lebih seratus lima puluh desa masih belum melunasi pajak PBB nya, karena jumlah piutang tersebut masih besar hampir lima milyar, maka hal tersebut akan segera diselesaikan,”imbuhnya.**[Dady].

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment