Kecewa Kebijakan Pemkab, PKL Kembali Ancam Unjuk Rasa

Kota, Koran Sumedang
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sejumlah titik seputar  jalan  Tampomas Pasar  Sandang Kabupaten Sumedang Jawa Barat,  kembali akan menggelar  aksi demo dibeberapa titik lokasi  strategis yang  ada  di Sumedang.

Pasalnya mereka tidak terima lantaran pembongkaran lapak dilakukan di jalan tersebut, sementara PKL di Jalan 11 April, Taman Kota dan Jalan Panyingkiran tetap dibiarkan. Sehingga rasa kecemburuan acap kali menyelimuti PKL di bawah binaan Hiwapa itu.

"Perda penegakan aturan tebang pilih. Kenapa harus selalu kita yang ditertibkan?. Sementara masih terdapat bangunan liar di dalam lingkungan pasar yang hingga saat ini masih bertengger dengan kokoh," kata Ketua Hiwapa Asep Rohmat kepada korsum.net Kamis (18/7).

Selain itu, kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan para penggugat yang diadvokasi Hiwapa, sampai saat ini masih belum juga direalisasikan. "Ini pengadilan tertinggi yang diduga diabaikan. Ini pelecehan terhadap pengadilan," ucapnya.

Bahkan Asep juga sempat menunjukan surat resmi yang dikeluarkan Pemda Sumedang, melalui Diskopindag untuk mengosongkan bangunan liar di dalam pasar, yang hingga saat ini masih saja tetap ditempati.

"Kenapa Satpol PP tidak berani mengeksekusi bangunan liar itu, hanya karena belum ada perintah dari bupati. Bukannya penegakan Perda itu perintah dari Bupati?" Kata Asep.

Bahkan menurut dia, dalam Pasal 117 sudah sangat jelas, ketika diduga ada bangunan liar, maka harus ada sanksi administrasi. "Jangankan pembatasan gedung dan pemberhatiannya pun  sama sekali tidak ada," ungkapnya.

Menurutnya, semua pelanggaran itu akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan Kabupaten Sumedng kedepan. "Kita akan demo. Kita akan ungkap kasus laporan Tahun 2014 terkait pengrusakan dan penyerobotan lahan pemikik sertifikat Hak Guna Bangunan, akan kita ungkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung," paparnya.

Bukan itu saja, dia menyebut pembangunan Pasar Modern diduga cacat secara hukum. Hal itu dibuktikan dengan berkas IMB keluar pada tahun 2016, sementara pelaksanaan pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2015.

"Ketika IMB cacat hukum, maka secara otomatis itu bangunan liar. Harus digaris polisi." Katanya.

Bahkan lanjut Asep,luas tanah  yang dikerjasamakan dalam perjanjian kerjasama, kata Asep,  tertulis seluas 11.812 Meter persegi, namun di dalam IMB nyatanya hanya sekitar 10 ribuan Meter persegi.

"Artinya ada sekitar 1700 Meteran persegi yang legal standingnya belum jelas, berarti belum disertifikatkan," tegasnya.

Sementara itu Plt Kasatpol PP Kabupten Sumedang Deni Hanafiah menyebutkan, pembongkaran kios  tersebut sudah sesuai dengan amanat Perda, bahwa Jalan Tampomas harus terbebas dari PKL.

"Selain Jalan Tampomas, kawasan Taman Kota, Jalan Sebelas April dan Jalan Panyigkiran pun masuk ke dalam zona bebas PKL," tukasnya.

Namun Jalan Tampomas merupakan barometer, karena dilintasi jalan satu jalur yang nota benenya jalan hidup.  "Dalam penertiban ini pun kami tidak anarkis, karena tiga hari sebelumnya sudah dilayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu," tuturnya.

Dengan maksud, para pemilik kios bisa membongkarnya sendiri, sehingga tidak akan ada barang yang tusak.  "Kalau kami kan inginnya cepat," jelasnya.

Sementara terkait kecemburaun para PKL dengan pembongkaran itu, pihknya pun akan melakukan hal yang sama kepad para PKL di Jalan Sebelas April, Taman Telor dan Jalan Panyingkiran.

"Kita akan mengarah ke sana termasuk yang berada di lorong - lorong," ucapnya. Sementara terkait pembongkaran lima kios di dalam pasar yang diduga ilegal, Deni menyebutkan bukan ranahnya.**(F. Arif)
Share on Google Plus

About Fathul Arif

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment