SK Bupati Tak Juga Dicabut dan Direvisi Kuasa Hukum Ahli Waris Akan Lapor ke Presiden

Kota, Koran Sumedang
Kuasa ahli  waris  akan menyampaikan  pengaduan kepada  Presiden Ir. H. Joko Widodo terkait masalah  kliennya, pasalnya meski  pihaknya sudah memberikan toleransi waktu hingga batas waktu 14 hari  sesuai permintaan pihak  Pemkab  Sumedang pada  waktu itu, namun  pada  kenyataannya hal  tersebut dilakukan.

"Iya  pada waktu itu  Pemkab kan  minta  waktu 14 hari,  dan  itu  sudah  kami  penuhi  tapi Pemkab  masih  belum memenuhi janji mencabut atau merevisi SK Bupati tersebut. Ini sudah jelas menyalahi SOP pelayanan dan telah bertentangan dgn UU No. 30/2014 tentang administarsi pemerintahan". Jelas  kuasa  hukum ahli  waris Jandri  Ginting, SH, MH  ditempat aktivitasnya Senin (15/7/2019).

Jandri menganggap  Pemkab Sumedang telah ingkar janji, karena tidak sesuai perjanjian sebagai mana di minta dan  terkesan pemilik harus mengemis  ke Pemda, sudah jelas pemda yang dholim dan pelayanan yang terkesan membola pingpongkan ahli waris pemilik tanah dan bangunan tersebut, sebab bertindak sewenang- wenang terhadap  ahli  waris. Pasalnya tanah dan bangunan sebagaimana bukti kepemilikan ahli waris, dengan kesewenang-wenangan Pemda menetapkan peringkat cagar budaya tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan(SK) Bupati Sumedang, Nomor 646/Kep.500/Diparbudpora/2017.

"Saya menganggap mereka telah mendhzolimi masyarakatnya atas penetapan tersebut, dan menyandera pemilik tidak bisa berbuat banyak ditambah pelayanan yang dilakukan Pemkab terkesan lelet. Tanpa memperhatikan juga kewajibannya untuk memberikan kompensasi dan biaya pemeliharaan atas penetapan tersebut, yang jadi korban adalah ahli waris pemilik dan terkesan pemilik harus mengemis-ngemis ke Pemda  yang sudah jelas pihak Pemda yang dholim dan pelayanan yg terkesan membola ping pongkan pemilik tanah bangunan tersebut. Dan seandainya ini terjadi pada bupati atau pejabat pemda sendiri dengan melihat fisik dari pemilik yang sudah tua butuh biaya berobat. Tolonglah hati nurani pejabat yang bicara."Tandasnya.

"Untuk itu kami sekali lagi meminta kepada Bupati Sumedang dan juga Pihak Instansi terkait agar 1 atau 2 hari ini SK tersebut harus sudah di Cabut atau di Revisi, jika Tidak Kami selaku kuasa hukum akan melaporkan Kezholiman ini ke Presiden RI, Ombudsman, Kejati Jabar dan Juga Ke Polda Jawa Barat". tegasnya.

Dikonfirmasi sebelumnya via telepon selulernya  plt  kadispora  H. Agus  Wahyudin  mengatakan akan  mengkaji  dulu  surat  tersebut sebab  dirinya  mengaku masih baru ditugaskan  di Disparpora  Sumedang.

Sebelumnya  diberitakan Kuasa hukum ahli waris pemilik rumah tipe 1 atau rumah antik yang berlokasi di jalan raya Geusan Ulun No. 150, Jandri Ginting SH. MH, Mengapresiasi atas respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terkait tuntutan ahli waris agar mencabut atau merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang, Nomor 646/Kep.500/Diparbudpora/2017.**(F. Arif)
Share on Google Plus

About Fathul Arif

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment