Tahapan Pemilu Usai Bawaslu Evaluasi Penanganan Pelanggaran

Jatinangor, KORAN SUMEDANG
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, mengadakan rapat evaluasi penanganan pelanggaran selama Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurut Kordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumedang, Ade Sunarya mengatakan, untuk tahapan Pemilu 2019, saat ini hanya tinggal menyelesaikan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang rencananya pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2019. Untuk itu Bawaslu harus menyampaikan hasil kinerja pengawasan.

"Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kinerja penanganan pelanggaran dan menyiapkan bahan penyusunan keterangan di MK di tingkat panwas kecamatan. Serta menyiapkan catatan atau masukan dalam meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu," tuturnya saat dikonfirmasi wartawan, usai Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019 di Jatinangor, Kamis (4/7).

Ade berharap, dengan adanya rapat evaluasi ini, kedepannya dapat mewujudkan penanganan Pemilu secara efektif dan efisien, konsisten, standard juga sistematis. Serta bisa memotret problematika dan solusi serta konsolidasi data dalam penanganan pelanggaran selama pemilu.

"Kami telah melakukan evaluasi kinerja jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan. Menyiapkan catatan atau masukan dalam neningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pemilu. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran untuk menjadi keterangan hasil perselisihan di MK. Karena untuk kabupaten sumedang ada laporan terkait Pileg di MK yaitu partai Golkar dan Berkarya," ucapnya

Lebih lanjut Ade mengatakan, pada Pemilu 2019 ini, Bawaslu Sumedang sedikitnya menerima 11 laporan tindakan pelanggaran Pemilu. Dimana 7 kasus merupakan temuan Bawaslu, dan 4 kasus merupakan laporan dari masyarakat.

"Jadi, ke-11 kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan sudah ditindak lanjuti dan di rekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu Sumedang,” akunya

Ade juga menambahkan, untuk penanganannya dari 11 kasus tersebut yaitu, 7 kasus pidana pemilu telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan 4 kasus lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemkab Sumedang.

“Untuk pelanggaran netralitas ASN, hasilnya Bawaslu sudah memberikan rekomendasi ke KASN, untuk ditindaklanjuti," tandasnya ** [Acep Shandy].
Share on Google Plus

About Macko

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment