Beranikah Bupati Sumedang Lelang Jabatan Esselon III dan IV

KOTA,  KORSUM.NET - Terkait dengan open Bidding yang sedang diselanggarakan saat ini untuk esselon IIb (JPT), yang disinyalir masih nuansa politik akomodatif, kini muncul tantangan baru, apakah bupati berani melakukan lelang jabatan pada eselon III dan IV?.
   
"Untuk open bidding esselon II b sudah dilaksanakan, apakah punya nyali untuk eselon 3 dan 4 di open bidding kan?. Percuma open bidding eselon 2 mah,  karena peminatnya juga orang orangnya itu itu saja, yang sudah jelas pola pikirnnya, kalau mau perubahan yang signifikan, open biddingkan juga eselon 3 dan 4, mun Sumedang hayang maju mah, untuk apa normatif pangkat golongan tinggi juga kalau kinerjanya kurang baik.  Peradaban akan maju manakala orangnya berfikir inovatif, visioner untuk perubahan yang lebih baik," ungkap Ketua Markas Cabang Ormas Laskar Merah Putih Sumedang Agus Suhendi, saat dikonfirmasi Korsum.net, Jumat (9/8), di sekretariatnya.
   
Dikatakan Agus, Berfikir inovatif dengan mempertimbangkan rasionalitas yang realistis berdasarkan yang dimilikinya, bukan jorojoy hayang ngapung ngawang ngawang berhalusinasi, eselon 3 dan 4 cenderung masih murni belum terkontaminasi. Cuma resiko open bidding eselon 3 dan 4 memang bakal ada yang baper manakala ada kabid anu karunghal ku jelema anu lolos open biddingnya.

"Kabid nu karunghal bakal terjun bebas alias demosi tidak jadi kabid lagi, itu resiko open bidding. PNS itu harus sudah merubah pola pikirnya, percuma golongan 4b kalau pola pikir dan kinerja siga stap mah. Era kemajuan tidak perlu orang orang manja, era kemajuan dan inovasi butuh orang yang punya integritas tinggi dan profesionalisme yang sportif, Jadi tidak ada istilah "karunya 2 tahun deui pensiun rek diganti teh"

Sekali lagi kalau benar Sumedang itu mau perubahan yang signifikan ke arah yg lebih baik, maka kudu jadi raja tega, da ieu mah lelang jabatan diadu kualitas diri, juga harus berani transparan untuk hasil open bidingnya," jelasnya.
   
Agus melanjutkan, jangan sampai hasil open bidding hanya jadi penghias tumpukan lemari arsip di ruang bupati, hanya formalitas, yang akhirnya akan jadi syarat dengan kepentingan politik,  harus tega walaupun ka tim suksesnya, misal, ketika tim sukses ini ikutan open biding terus hasil open bidiingnnya tidak memenuhi syara, apakah bupati punya nyali untuk bertindak?.
   
"Untuk transparan ke khalayak umum menginformasikan hasil open bidding semuanya,  itu kuncinya. harus tegas dan punya rasa tega kalau mau maju Sumedang ke depan. Jadi kalau open biddingnya sudah dilaksanakan secara fair, baik eselon 3,4, dan 2, orang tidak merasa tabu dengan istilah Demosi, orang sudah tidak mengharapkan golongan tinggi ingin jabatan, bicara open bidding mah otak yang dipakainya dan pola pikir maju,  sudah tidak ada lagi istilah karena belum golongan dan pangkat 3d akhirnya tidak jadi kabid," ucapnya.
   
Lebih jauh Agus menjelaskan, terus sabaliknya, manakla ada staf yang golongan 3d jangan jadi meriang BKPSDM teh sebab belum jadi kasie, buah pemikirannya dan kualitasnya yang jadi Pertimbangan, sekali lagi,  perlihatkan open biding secara transparan.
Share on Google Plus

About Dadi Supriadi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment