Berdalih Untuk PHBN Pemdes Diduga Sunat Uang PKH dan Bansos

Kota, KORSUM.NET - Warga Desa Ganjaresik, Kecamatan Wado penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) mengeluhkan adanya potongan Rp.10.000 per penerima yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa. Selain itu ada juga keluhan terkait dugaan pemotongan terhadap penerima bantuan kandang ayam dari program bantuan bibit ayam Kementerian Pertanian (Kamentan) RI.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Ganjaresik yang minta namanya tidak disebutkan bahwa, pemotongan yang PKH tersebut
dikumpulkan di Ketua PKH dengan besaran Rp.10.000 per penerima bantuan. Selain itu juga ada pungutan sebesar 50 sampai 100 ribu kepada penerima bantuan
kandang ayam dari program bantuan bibit ayam Kementerian Pertanian (Kamentan) RI. Kemudian setelah semuanya terkumpul diserahkan ke pemerintah desa.

"Jadi pemotongan itu informasinya untuk untuk biaya PHBN dan ada uangkapan untuk uang zakat," ungkapnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET, melalui pesan Whatsapp, Jumat (2/8).

Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Desa Ganjaresik Abdurahman menampik akan adanya pungutan tersebut.

"Kami tidak memungut, melainkan itu hanya pertisipasi atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan,  dan yang memberikan secara sukarela dalam rangka PHBN. Dan itu bukan hanya penerima PKH saja melainkan semua pihak yang ingin berkontribusi suksenya PHBN. Seperti bandar bandar, para pelaku usaha,  juga ikut berkontribusi serta tidak ada paksaan sama sekali," akunya

Abdurahman juga mengatakan, apabila ada yang merasa keberatan atau dipaksa. Saya kira mending tidak usah, karena kami tegaskan ini semua untuk memeriahkan suksesnya acara PHBN.

"Saya pribadi tidak mungkin minta untuk kepentingan pribadi apalagi dari orang miskin. Yang ada saya setiap tahun minimal ngasih santunan 500 sampai 1000 orang," tandasnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Dudi Supardi mengatakan, Jika ada pemerintah desa yang memungut uang bantuan dengan dalih apapun adalah bentuk dari korupsi.

"Bantuan yang bersifat untuk kebutuhan masyarakat dari pemerintah. Itu harus tepat sasaran dan jika sudah diterima oleh nasyarakat, jangan sampai ada pungutan dengan dalih apapun," ujarnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET beberapa waktu lalu.

Dudi menegaskan, jika memang ada praktik pungutan terhadap anggaran bantuan oleh pemerintah desa diharapkan masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwenang.

"Kalau ternyata di lapangan ada pungutan dari pihak manapun apalagi dari desa, sebaiknya itu dilaporkan saja," tegasnya

Justru seharusnya, lanjut Dudi, Pihak desa dan juga warga penerima bantuan harus ikut mengawasi dari proses pencairan hingga penggunaannya. Sehingga bantuan dari pemerintah, bisa lebih efektif dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

"Contoh bantuan PKH dalam pencairannya PKH diberikan melalui rekening penerima. Oleh karena itu hampir tidak mungkin ada pemotongan-pemotongan dari pihak-pihak tertentu, tetapi kalau ternyata masih dipotong atas alasan apapun itu jelas tidak boleh," ujarnya

Dudi juga menghimbau, pihak desa harus menaati prosedur yang berkaitan dengan alokasi bantuan untuk masyarakat. Kemudian Pemdes juga harus bisa memberikan pendampingan saat bantuan dipergunakan warga penerima bukan sebaliknya memotong bantuan tersebut.

"Dalam skala kabupaten, pemerintahan desa kita harus menunjang program Sumedang Simpati dalam menurunkan kemiskinan 1% per tahun.
Oleh karena itu program seperti bantuan PKH dan bantuan sosial yang lainnya harus dibantu penyelenggaraannya, dari mulai pengusulan data sampai pengamanan pencairannya," tandasnya. *** [Acep Shandy].
Share on Google Plus

About Acep Sandi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment