Kota, KORSUM.NET-Kabupaten Sumedang saat ini telah melakukan terobosan dan bisa dikatakan Inovasi terhadap bidang pelayanan yang bertujuan memudahkan dan memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat menjadi satu pintu di bawah kendali Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang. Yang mana, pelayanan tersebut dari mulai layanan perijinan, layanan KTP dan KK, bayar pajak PBB dan BPHTB, pembuatan kartu Kuning, dan pelayanan yang lainnya menjadi satu sentral yakni Mal Pelayanan Publik (MPP).

Terkait dengan hal itu, diapresiasi oleh berbagai kalangan atas terobosan dan Inovasinya, namun, sangat disayangkan, program bagus tersebut Peraturan Bupati (Perbup) nya belum disahkan artinya masih dalam tahap proses. Sementara, Perbup tersebut tentunya yang akan mengatur secara Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi dari Kepetusan Mentri (Kepmen) terkait dengan MPP. Dalam hal ini, yang terjadi justru terbalik, kegiatannya sudah berjalan, Perbupnya masih berproses.

Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Asep Surya mengatakan program besar bahkan menjadi terobosan dan inovasi tersebut sangat disayangkan yang menjadi pegangan dan dasar peraturannya yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Implementasi dari Keputusan Mentri masih berproses, kegiatan besar seperti MPP yang melibatkan SKPD terkait itu seolah olah tergesa gesa sehingga mengabaikan kaidah hukum yang akan mengatur nantinya yaitu Perbup yang menjadi pegangan.

“Sekarang ini, MPP sudah mulai berjalan katanya percobaan dulu, ko main coba coba?, event besar seperti itu masih coba coba, bukannya diusulkan dari jauh jauh hari?, secara pribadi saya bangga akhirnya Sumedang bisa memiliki MPP yang akan memudahkan dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, namun, dengan kenyataan sekarang dan kondisi MPP tersebut sampai saat ini, Perbup belum disahkan juga karena masih tahap berproses,”jelas Asep Surya saat dikonfirmasi KORSUM.NET Rabu (14/8) melalui telepon genggamnya.

Dikatakan Asep Surya, kalau Perbup masih berproses artinya perencanaan tidak matang, karena aturan yang mengikat dan menjadi legal dalam satu kegiatan apapun itu namanya oleh Peraturan Bupati atau keputusan Bupati serta aturan hukum yang lainnya yang sah menurut perundang undangan yang berlaku.

“Karcis parkir saja terkait dengan PAD jelas ada Perbup atau Kepbup nya sebelum dilaksanakan kegiatan pemungutan tersebut, nah ini, kegiatan yang melibatkan SKPD terkait sampai saat ini Perbup masih belum ada yang menjadi landasan aturan nantinya, bagaimana kalau ada hal yang tidak diinginkan terjadi sementara aturan belum ada? Lalu siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya soal MPP?, siapa nantinya yang akan mengelolanya? Bagaimana dengan anggarannya?,”ungkapnya.

Tolong beri contoh lah, kata Asep, ke masyarakat mah harus selalu mengikuti aturan yang ada, harus selalu tumut dan taat terhadap perundang-undangan, sementara Pemkab Sumedang terkait dengan MPP sendiri seperti ini. Bunyi Perbup itu nantinya yang akan mengatur baik itu petunjuk Pelaksanaanya dan petunjuk teknisnya.

Beda halnya apa yang dikatakan dengan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Agus Ridwan mangatakan bahwa soal Peraturan Bupati untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah ada, namun ada beberapa hal untuk penyamaan persepsi.

“Perbup MPP ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan legalitas perijianan yang dikeluarkan oleh Instansi yang ada di MPP. MPP ini merujuk kepada Keputusan Menteri, MPP tidak ada Perda nya, Perbup MPP itu tidak diabaikan, namun, MPP tuntutan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri bahwa Kabupaten Sumedang itu, bahkan salah satu Kabupaten yang di tetapkan sebagi Kabupaten penyelenggara Mal,”jelas Agus saat dikonfirmasi KORSUM.Net Rabu (14/8) di sela makan siangnya.

Dijelaskan Agus, dengan keterkaitan itu, maka dibangun lah MPP, MPP itu sifatnya hanya tempat jadi mengintregrasikan berbagai jenis pelayanan dari berbagai Instansi, baik itu instansi Herizontal maupun intansi Vertikal, di intregrasikannya itu bukan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya tapi kaitannya hanya dengan tempatnya saja.

“Jadi Pemerintah kabupaten Sumedang hanya mempasilitasi karena ini merupakan bagian pengembangan dari pelayanan satu atap, untuk MPP ini baru tahap uji coba. Perbup MPP ini hanya mengatur pengelolaan mal nya saja, bukan pengelolaan pelayanannya dan tidak menyangkut kepada SOP nya, sekali lagi Perbup MPP ini hanya pengelolaan dan tempatnya saja makanya tidak langsung dengan ke absahan daripda prodak yang dihasilkan oleh MPP tersebut,”ujarnya.

Lebih jauh Agus mengatakan, selama itu masih sesuai dengan SOP dari masing masing organisasi penyelenggara pelayanan publik itu sah secara hukum. Terkecuali kalau di luar dan tidak sesuai dengan SOP nya berarti itu tidak sah.

“Saya katakan sekali lagi, bahwa terkait dengan MPP itu hanya berkaitan dengan mal nya saja atau tempatnya saja dan tidak kaitan langsung dengan ke absahan, dan menurut saya itu sah dan tidak apa apa, kegiatan sudah berjalan soal MPP ini Perbupnya masih terus di godok untuk persamaan persepsi,”katanya.**