KOTA, KORSUM.NET - Bebepara waktu lalu panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPPT) Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan hasil seleksi terbuka (open bidding) untuk esselon 2 di 8 SKPD, yang telah dimulai awal agustus lalu.

Tahapan panjang telah dilalui mulai dari  tes kompetensi (Assesment) dan pembuatan karya tulis atau makalah. Pelaksanaan wawancara dan paparan karya tulis sampai pengumuman hasil akhir seleksi beberapa hari yang lalu. Hal ini telah menjawab harap-harap cemas  52 orang ASN yg menjadi peserta seleksi, juga menjawab teka-teki dari sebagian masyarakat pemerhati pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

Rahmat Juliadi, Politisi PKS dan kini Anggota DPRD Sumedang Periode 2019-2024 mengatakan, Hal ini menjadi sejarah baru bagi perjalanan Pemerintahan Kabupaten Sumedang,  dimana sebelumnya rotasi, mutasi dan promosi yang terjadi  telah “rusak” karena adanya intervensi politik dari pejabat politis.

“kita tahu sebelumnya di Sumedang penempatan seseorang dalam sebuah jabatan struktural penting menjadi sangat politis, kepala daerah sangat leluasa menunjuk seseorang untuk menempati jabatan struktural penting, maka terjadilah politik gerbong, dimana pejabat-pejabat di isi oleh orang menjadi tim sukses kepala daerah atau yang berjasa dalam kemenangan kepala daerah dan bahkan tidak jarang menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan finansial, maka terjadilah jual beli jabatan”. Katanya.

Masih menurutnya, Open bidding sejatinya ini membatasi gerak Bupati agar tidak sembarang menempatkan seseorang pada sebuah jabatan penting. Jadi kalau standar tidak terpenuhi, bupati tidak bisa lagi mengangkat orang dalam jabatan strutural tertentu secara sembarangan, karena  di situ sudah ada formatnya.

“Dua hari yang lalu panitia seleksi yg di ketuai oleh sekda Sumedang Herman Suryatman, telah mengumumkan 3 orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk masing formasi di 8 SKPD untuk di serahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati,Dony Ahmad Munir”. Tambahnya.

Berikutnya, kata dokter gigi yang memilih jadi politisi ini, mengatakan kini tinggal kewenangan Bupati untuk menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih untuk masing-masing jabatan.

“Sebetulnya Kebijakan open bidding ini ada sisi kelemahannya  karena membuat daerah menjadi tidak dipercaya untuk melakukan reformasi birokrasinya. Masalahnya timbul  pada konflik peran antara pejabat Pembina kepegawaian yaitu bupati dengan sekretaris daerahnya”. Terangnya.

“Harusnya, pemerintah pusat menuntaskan dulu masalah ini yang saling tumpang tindih. Tetapkan saja Sekda sebagai pejabat karir pembinaan kepegawaian di daerah karena memang jabatan ini murni birokrat. Kemudian jangan libatkan kepala daerah untuk memutuskan atau mengambil kebijakan untuk memilih calon pejabatnya, tapi kepala daerah hanya mengesahkan hasil pilihan Baperjakat. Dengan cara ini semuanya menjadi lebih efisien dan membangun kultur kemandirian di daerah”. Jelasnya.

Rahmat menambahkan, saat ini bola sudah ada di tangan Bupati, tinggal bagaimana bupati mengambil keputusan terbaik untuk memilih satu di antara tiga orang yg di sodorkan, apakah akan memilih orang yg tepat, yang benar- benar memiliki kapasitas, kredibitas dan intergritas dalam melaksanakan tugasnya  atau justru sebaliknya masih mendepankan aspek pragmatisme dengan memilih orang -orang yg memiliki kedekatan secara politik ataupun kroni dan keuntungan finansial, karena rumor yg berkembang di sebagian masyarakat pemerhati pemerintahan Sumedang, open bidding yg dilakukan kemarin hanyalah formalitas belaka, sesungguhnya orang-orang yang akan ditempatkan dalam jabatan pimpinan tinggi-pratama atau para pejabat esselon 2 di 8 SKPD tersebut sudah ada di saku bupati sejak awal.

“Oleh karena itu saya mengingatkan Bupati dan Sekda Sumedang, untuk membuktikan itu semua tidak benar, juga merealisasikan janji kampanyenya bahwa tidak akan ada jual beli jabatan dalam pemerintahannya,  merealisasikan  visi Sumedang Simpati yang salah satunya adalah profesional aparaturnya. Sehingga publik semakin percaya bahwa pemeritah Kabupaten Sumedang benar-benar komitmen untuk mewujudkan good and clean government. Apabila tidak, maka jangan salahkan kalau trust atau kepercayaan masyakat akan hilang kepada pemerintah Sumedang”. Pesannya.

“Saya percaya kepada Bupati dan Sekda Sumedang bisa mengambil keputusan yang terbaik, karena kedua nya adalah sahabat saya, yang saya kenal baik keduanya memiliki kredibilitas dan integritas. Saya berharap dalam perjalanan pemerintah Sumedang kedepan tidak ada lagi kepala dinas dan pejabat struktural lainnya yg ikut berpolitik mengikuti langkah incumbent. Juga tidak akan lagi terjadi tim sukses yg tidak memiliki kapasitas, kredibilitas dan integritas menjadi kepala dinas atau pejabat struktural penting lainnya yang akan membawa kemunduran bagi Kabupaten Sumedang”. Pungkasnya.