KOTA, KORSUM.NET - Pasca pelantikan anggota DPRD Sumedang Periode 2019-2024  (13/8) lalu, hingga kini sudah lebih dari  dua pekan anggota DPRD baru  menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.  Hanya disayangkan, dalam dua pekan ini, kantor DPRD terlihat lengang, hanya 1 atau 2 orang saja yang terlihat datang ke kantor DPRD, itupun tidak berselang lama mereka pergi lagi. Praktis baru ada satu kegiatan sidang paripurna mendengarkan pidato presiden dalam rangka hari kemerdekaan dan upacara 17 Agustus lalu.

Hal ini, disayangkan oleh anggota DPRD periode 2019-2024 yang juga politisi senior asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Juliadi. Menurutnya, ini terjadi karena hingga saat ini pimpinan DPRD yang definitif belum ditetapkan, juga belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya seperti komisi-komisi, badang anggaran, badan musyawarah badan kehormatan juga badan pembentukan peraturan daerah, bahkan fraksi-fraksi pun yang bukan merupakan alat kelengkapan dewan belum ditetapkan, hingga saat ini  baru ada pimpinan sementara DPRD yg ditetapkan saat pelantikan tanggal 13 agustus lalu.

“Padahal sesungguhnya masyarakat sudah banyak yang menunggu kiprah anggota dewan baru ini, karena setelah anggota dewan dilantik, tugas dan wewenang sudah melekat dalam jabatan tersebut, mereka sudah harus menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat, menerima aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan,” ungkap Rahmat  yang pernah menjabat Ketua Komisi C, DPRD Sumedang periode 2009 -2014 lalu kepada Media ini Rabu (28/8).

Rahmat mencontohkan, APBD perubahan tahun 2019 sudah selesai ditetapkan oleh anggota DPRD periode lama, dan sudah disampaikan ke Provinsi Jawa Barat untuk di evaluasi, menurut peraturan perundangan APBD Perubahan 2019 hasil evaluasi gubernur setelah 14 hari diserahkan kembali ke Kabupaten Sumedang,  dan DPRD Sumedang dan tim anggaran pemerintah daerah memiliki waktu 7 hari untuk membahas kembali dan menetapkannya. Seharusnya APBD Perubahan 2019 hasil evaluasi gubernur sudah mulai dibahas kembali untuk segera di tetapkan 7 hari kemudian setelah itu langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ditanya soal yang membahas, Rahmat mengaku bingung siapa yang akan membahas dan siapa yang akan menetapkan, sementara yg pimpinan definitif dan badan angagrannya sendiri belum terbentuk. Sementara di sisi lain pimpinan sementara DPRD sesuai edaran yang di sampaikan mendagri tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan APBD Perubahan 2019.

“Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan merugikan Kabupaten Sumedang, karena APBD Perubahan 2019 ditunggu untuk segera dilaksanakan. Akan banyak proses pembangunan dan kegitan kegitan di SKPD yang terhambat, termasuk pelayanan kepada masyarakat pun menjadi tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan hal ini di sadari oleh semua pihak dan untuk segera ditindaklanjuti". Katanya.

“Saya berharap partai politik yang medapatkan kursi di DPRD untuk segera mengusulkan susunan anggota fraksinya bagi parpol yang sudah mencukupi membentuk satu fraksi, dan segera melalukan komunikasi politik bagi parpol kursinya yang belum memenuhi membentuk satu fraksi untuk bergabung membentu fraksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” harapnya.

Ditanya kenapa terlalu lama, Rahmat mengatakan sebetulnya tahapannya tidak terlalu rumit untuk penetapan pimpinan DPRD yang definitif. Pertama, empat parpol yang menurut peraturan perundangan berhak mendapatkan jatah pimpinan DPRD yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan PPP, yang terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua, menyampaikan usulan nama calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD, kemudian pimpinan sementara DPRD mengusulkan kepada gubernur untuk dibuatkan surat keputusannya, selajutnya setelah keluar SK gubernur, pimpinan sementara menggelar sidang paripurna untuk menetapkan pimpinan DPRD yang definitif.

Kemudian setelah pimpinan definitif terbentuk, pimpinan definitif membentuk alat kelengkapan DPRD lainnya sesuai usulan dari fraksi-fraksi, seperti komisi komisi, banggar banmus baperda dan Badan Kehormatan. Masing masing alat kelengkapan tersebut melakukan musyawarah untuk menetapkan pimpinan di alat kelengkapan nya masing-masing kecuali badan kehormatam yang penetapannya dilakukan dalam sidang paripurna.

Namun demikian tahapan-tahapan seperti itu, prosesnya  sangat tergantung dinamika politik di internal masing masing parpol, komunikasi politik antar parpol serta proses administrasi ke Provinsi Jawa Barat.  Nampaknya masyarakat Sumedang masih harus bersabar menunggu elite politik di DPRD Sumedang melakukan itu semua.

“Saya sebagai anggota dewan juga berharap, agar semua proses ini bisa segera selesai, karena masyarakat Sumedang sudah menunggu kerja kerja anggota dewan yang terhormat yang dipilihnya dalam pemilu lalu,” harapnya lagi.**