KOTA, KORSUM.NET-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang, menegaskan 12 Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sumedang, masuk dalam program
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). Yaitu merupakan program pemerintah dibidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai  keberlanjutan sistem irigasi. Dengan total anggarannya mencapai 17 Miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air  pada PUPR Kabupaten Sumedang, Yamam bahwa, sebanyak 12 DI di Kabupaten Sumedang masuk dalam program IPDMIP pada tahun 2020 dan 2021. Program ini adalah
program pemerintah dibidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor untuk peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi.

"Jadi Irigasi Nagrog, masuk dalam 12 Irigasi yang akan ditanggulangi melalui program tersebut. Adapun 12 DI tersebut yaitu, Cikawao 1, Sirah Cipeulang, Cibeureum, Paniis, Cianjur, Burujul, Cikalong 1, Cipasir 2, Cialing 1, Selaawi, Cigalagah dan Irigasi Nagrog," ujarnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET di ruang kerjanya, Senin (19/8).

Sementara untuk DI yang akan ditanggulangi pada tahun 2020 dan sudah terdaftar di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, lanjut Yamam yaitu, Irigasi Cibeureum, Paniis, Cianjur, Cialing dan Irigasi Nagrog yang total anggarannya mencapai 4,6 Miliar. Dan 7 Irigasi sisanya akan ditanggulangi pada 2021.

"Irigasi Nagrog sendiri untuk pembangunannya dianggarkan senilai Rp. 993 juta. Dan jika memang pada tahun 2020 belum juga selesai, bisa dianggarkan lagi pada tahun berikutnya," tegasnya

Disinggung mengenai kurang maksimalnya pembangunan irigasi Nagrog yang menghabiskan anggaran mencapai 8,5 Miliar, Yamam menjawab, untuk kurang maksimalnya irigasi nagrog dimungkinkan oleh debit air kecil.

"Makanya dari itu agar Irigasi Nagrog debit airnya bisa maksimal, pada tahun depan akan ditanggulangi lagi. Dan nantinya langsung ditangani oleh konsultan dari BBWS, seharusnya saat ini konsultan sudah turun ke lapangan," ucapnya

Sementara untuk DI yang lainnya, lanjut Yamam, bisa ditanggulangi oleh program IPDMIP untuk tahun selanjutnya. Hanya saja itu juga tergantung kesanggupan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, karena program IPDMIP ini harus menggunakan dana talang dari APDB Pemkab Sumedang.

"Jadi program ini, untuk pengerjaannya nantinya menggunakan APBD terlebih dahulu. Dan apabila sudah selesai nanti bisa Pemkab Sumedang bisa mengajukan melalui program IPDMIP. Ini sistem reimburse atau seperti dana talang," tandasnya