KOTA, KORSUM.NET - Sebanyak 1358 tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang belum bersitifikat. Adapun Pemkab Sumedang sendiri memiliki aset tanah seluas 1658 bidang, dari jumlah tersebut sekitar 300 bidang atau 114 sudah bersertifikat.

"Jadi sekitar 1300 Bidang tanah aset Pemkab Sumedang hingga saat ini belum kita sertifikatkan. Dan Alhamdulillah tadi BPN beserta jajaran telah menyelesaikan 70 bidang atau 12,9 Hektar dalam 4 sertifikat untuk area pemerintah dilingkungan kantor IPP Setda Sumedang," tuturnya saat dikonfirmasi KORSUM.NET, usai melaksanakan sholat Istisqo di Halaman Kantor IPP Setda Sumedang, Selasa (24/9).

Herman menambahkan, saat ini Pemkab Sumedang sangat progresif dalam melakukan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mewujudkan Sumedang Simpati.

"Semoga ini merupakan awal yang baik, dan harapan kami pada tahun 2023 semua bidang yaitu seluas 1658 bidang, bisa disertifikatkan karena ini merupakan aset rakyat Sumedang, jangan sampai beralih karena keteledoran dan kelalaian kita semuanya" jelasnya

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang Asep Dadang Darmawan mengatakan, pada tahun ini, Pemkab mulai untuk menyertifikatkan lahan Pemkab Sumedang.

"Seperti diketahui sejak dibangunnya IPP, alhamdulillah di hari Pertanahan ini, akhirnya IPP sudah bersertifikat,” terangnya

Adapun tujuan dari penyertifikatan lahan milik Pemkab Sumedang tersebut, sambung Asep, yaitu untuk melindungi aset pemerintah daerah. Selain itu sejalan dengan arahan dari Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program legalitas kepemilikan aset.

“Targetnya dimasa jabatan Bupati Doni Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan, semua lahan milik pemda bisa disertifikatkan. Dan tujuan utama penyertifikatan lahan ini yaitu melindungi aset negara, selain itu juga agar lahan milik Pemkab dengan mudah bisa digugat karena belum bersitifikat,” tegasnya

Asep menambahkan, upaya penyertifikatan lahan ini akan dilakukan Pemkab Sumedang secara bertahap.

“Selain lahan di IPP, masih banyak  sekolah hingga lahan kecamatan yang saat ini belum disertifikatkan,” sebutnya

Ketika disinggung masih banyaknya bangunan Sekolah ataupun Kecamatan yang berdiri dilahan milik Desa, Asep menegaskan, tidak menutup kemungkinan Pemkab Sumedang terus akan melakukan pengadaan lahan untuk bangunan milik pemerintah.

"Kita akan terus melakukan tahap sertifikasi tanah milik Pemkab. Salah satu target kita juga melakukan sertifikasi tanah milik Pemkab secara menyeluruh," tandasnya **